Wakil Menteri Haji Ancam Tindak Tegas Oknum yang Hambat Peralihan Aset Perhajian

Radarriaunet | Jakarta – Proses krusial peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menghadapi kendala serius. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada Senin (13/10) mengumumkan bahwa ada sejumlah oknum yang secara sengaja menghalangi atau menguasai aset negara, sebuah tindakan yang berpotensi menghambat pelayanan haji bagi jutaan jemaah.

Dahnil menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan langsung dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Arahan Presiden sangat jelas, semua aset dan SDM perhajian harus segera diselesaikan proses peralihannya," ungkapnya dalam pernyataan pers, seraya menambahkan bahwa aset negara tersebut, termasuk Asrama Haji di berbagai daerah, tidak boleh dikuasai oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Kemenhaj Siap Ambil Jalur Hukum

Tantangan dalam transisi ini, menurut Dahnil, muncul di beberapa wilayah, di mana oknum-oknum tersebut diduga menahan atau mempersulit proses peralihan aset. "Kita ingin semuanya clean and clear, supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara," tegas Dahnil.

Menanggapi situasi ini, Kemenhaj tidak akan tinggal diam. Dahnil memperingatkan bahwa kementeriannya akan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. "Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah presiden dan undang-undang, kami akan dorong untuk diselesaikan secara hukum," ancamnya.

Peralihan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, yang telah mengamanatkan pembentukan Kemenhaj serta perpindahan aset dan SDM terkait haji dari Kemenag.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i juga menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan transisi ini. Menurutnya, oknum yang menghalangi perintah presiden harus ditindak tegas untuk memastikan kelancaran pelayanan haji di masa depan.

(Mail)