Seleksi JPTP Disnakertrans Siak Disorot, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan Angkat Bicara

Siak ;  Belum lama ini sempat beredar kabar di masyarakat adanya indikasi ketidak sesuaian (kurang tepat, red) pada proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Siak tahun 2023.

Informasi yang sempat beredar di masyarakat itu berawal dari adanya pemberitaan di salah satu media online (siber, red) yang menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan seleksi JPTP di Disnakertrans Siak itu, terdapat Tiga nama calon pimpinan tinggi pratama yang dinyatakan lulus (masuk tiga besar, red) namun dinilai tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Sehingga dikhawatirkan nantinya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada kaum buruh (tenaga kerja, red).

Sebagaimana diketahui, pada pengumuman nama-nama ASN yang masuk Tiga besar pada seleksi JPTP tahun 2023 di Disnakertrans Siak itu terdapat Tiga nama yang semuanya merupakan ASN yang sudah cukup lama mengabdi di Pemkab Siak, Tiga nama tersebut diantaranya adalah Amin Shoimin SH, M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Setdakab Siak, dan Syaifullah S.IP yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Disnakertrans Siak. 

Menanggapi informasi yang sempat beredar tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Indra Gunawan SE, turut menyampaikan tanggapannya. 

“Iya, memang ada surat masuk yang diterima DPRD Siak terkait proses dan seleksi JPTP tahun 2023. Dalam surat itu kami (DPRD Siak, red) diminta untuk mengambil sikap bilamana pada proses seleksi JPTP itu ada indikasi KKN,” terang Ketua Indra Gunawan SE, Kamis (03/08/2023) sore, saat dikonfirmasi awak media. 

Menyinggung soal dugaan adanya indikasi KKN pada proses seleksi JPTP tahun 2023 sebagaimana kabar yang beredar di masyarakat tersebut, dengan tegas Indra Gunawan mengatakan bahwasanya semua itu perlu adanya pembuktian dan penelusuran yang mendalam, tidak bisa dengan serta merta hanya berdasarkan prasangka atau dugaan semata.

“Soal adanya aduan masyarakat terkait dugaan unsur KKN pada proses seleksi JPTP itu, tentunya kita harus menyikapinya secara bijak. Bila perlu kita juga akan memanggil pihak Panitia Seleksi (Pansel) untuk memberikan klarifikasi. Bahkan jika dalam penentuan lulus atau tidak lulusnya peserta (pejabat, red) itu terbukti ada indikasi KKN, kita akan menyampaikan hal ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pusat agar ada tidak lanjut,” sambung Indra Gunawan. 

Meski demikian, Ketua DPRD Siak itu mengaku tetap beranggapan positif bahwasanya dalam proses seleksi dan penentuan nama-nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Siak itu dilakukan secara profesional oleh Pansel.

“Kita tetap beranggapan positif, semua proses yang dilakukan oleh Pansel dalam penetapan calon pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Siak itu dilakukan secara profesional dan jauh dari indikasi KKN, karena kita juga tidak ingin jabatan tinggi pratama diamanahkan/diserahkan kepada orang yang bukan ahli di bidangnya,” tutup politisi partai Golkar Siak itu. RR/ISC/FN