Mahasiswa Desak KPK dan Jaksa Agung Tuntaskan Penyelidikan

Gubri Syamsuar Diduga Terlibat Skandal Korupsi

Administrator - Rabu,22 Juli 2020 - 23:11:55 wib
Gubri Syamsuar Diduga Terlibat Skandal Korupsi
Gubri Syamsuar. Pic: Rkc

RADARRIAUNET.COM: Pergerakan Mahasiswa Cinta Tanah Air (Kasi Cinta) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung memeriksa Gubernur Riau Syamsuar terkait dugaan megaskandal korupsi saat menjabat Bupati Siak.

Gubernur Riau Syamsuar diduga terlibat dalam mega skandal korupsi. Hal itu diduga dilakukan semasa menjabat sebagai Bupati Siak dua periode.
Kasi Cinta menduga megaskandal korupsi tersebut bermula dari penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau yang memeriksa sejumlah saksi diantaranya Yan Prana Sekda Provinsi Riau.

“Hari Senin yang lalu, tanggal 6 Juli 2020, Kejaksaan Riau telah memanggil Yan Prana terkait dugaan mega skandal kasus korupsi, saat masih menjabat sebagai Kepala BPKD dan Kepala Bappeda Kabupaten Siak,” ujar Riswan.
Keterlibatan Yan Prana dalam dugaan korupsi itu yakni berkenaan dengan operasional kantor selama Yan menjabat sebagai Kepala BPKD dan Kepala Bappeda Kabupaten Siak.
Sampai kini, belum ada titik terang dari pemanggilan yang dilakukan Jaksa itu.
“Kami meminta Jaksa Agung Burhanuddin dan Ketua KPK Firli Bahuri untuk menyelidiki dan mengungkap dugaan mega skandal korupsi Kabupaten Siak,” ujarnya.
Riswan menegaskan, jangan sampai KPK dan Kejaksaan Agung masuk angin dalam pengusutan dugaan korupsi ini.

“Korupsi sekecil apapun tak bisa ditolerir. Karena pada dasarnya adalah kejahatan besar," kata Koordinator Lapangan Pergerakan Mahasiswa Cinta Tanah Air (Kasi Cinta), Riswan.
Sebagaimana diberitakan, pada Senin (6/7/2020) lalu, sejumlah Pejabat Pemprov Riau diundang dan dimintai keterangannya oleh jaksa penyidik di Kejati Riau.
Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Pemprov Riau itu belum lama dilantik oleh Gubernur Riau Syamsuar.

Tampak Yan Prana dan kawan-kawannya diundang dan dimintai keterangan oleh Kejati Riau.
Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Muspidauan mengatakan, undangan untuk dimintai keterangan oleh jaksa kepada para pejabat Pemprov Riau itu dilakukan Jaksa karena adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan jabatan yang diduga dilakukan Yan Prana dan kawan-kawannya.

“Ada laporan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Riau. Dan kini masih dalam proses tahap penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsinya,” ujar Muspidauan.
Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Hilman Azazi juga membenarkan bahwa penyidiknya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Siak. Di antaranya Sekretaris Daerah Siak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Siak dan Badan Keuangan Daerah Siak.
Sejauh ini, dia mengatakan telah memanggil lima orang saksi, termasuk Yan Prana.
"Iya, kami melakukan pemanggilan terhadap Kepala BPKAD (BKD Siak) dan Kepala Bappeda (yang menjabat) tahun sekian-sekian," katanya kepada Antara.
Dia mengatakan penyelidikan itu terkait dugaan korupsi penggunaan anggaran di ketiga OPD tersebut, seperti biaya-biaya operasional kantor.

"(Dugaan korupsi) biaya-biaya kantor dan operasional kantor lah," kata dia.
Hilman mengakui bahwa penyelidikan dugaan korupsi itu masih tahap awal. Dia juga enggan menyebutkan dugaan berapa kerugian negara akibat dugaan rasuah tersebut.
Saat ini, Yan Prana Jaya adalah Pejabat Eselon I aktif yang dilantik oleh Gubernur Riau Syamsuar pada bulan November 2019 lalu.
Pada tahun 2016-2017 lalu, Yan Prana Jaya pernah menduduki posisi strategis di Pemerintah Kabupaten Siak. Kala itu, Gubernur Riau Syamsuar juga masih menjabat sebagai Bupati Siak.

Yan Prana Jaya menjabat sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Dia pernah menjabat sebagai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak pada 2017.
Usai dipanggil Senin kemarin, Selasa ini Yan kembali dipanggil untuk perkara yang sama, penyelidikan dugaan korupsi sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Siak.

Yan tiba di gedung Korps Adhyaksa Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru sekitar pukul 09.00 WIB mengenakan setelan kemeja biru dan didampingi dua pria, dia menuju lantai lima ruang pemeriksaan Bidang Pidana Khusus.
Tiga jam kemudian, atau sekitar pukul 12.30 WIB, Yan keluar dari gedung Kejati Riau. Dia tampak melempar senyum kepada sejumlah awak media. Dia pun mengaku tengah diperiksa oleh Kejati Riau terkait dugaan korupsi di Kabupaten Siak. Yan sendiri sebelum menjabat sebagai Sekdaprov Riau pernah memimpin sejumlah OPD di Siak.

"Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi undangan tersebut. Saya mengikuti prosedur dan pemanggilan ini wajib saya hadiri. Saya harus koorperatif terkait permasalahan ini," kata Yan Prana.
Pada pemanggilan kali ini, sosok dekat Gubernur Riau Syamsuar tersebut mengaku dirinya dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak. Sementara pada Senin kemarin, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bappeda Siak.

"Kemarin (Senin, red) sebagai Kepala Bappeda, hari ini dalam kapasitas Kepala BKD Siak," ujarnya.
Dalam proses pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam itu, Yan Prana menyebutkan, dirinya dimintai keterangan mulai dari perencanaan anggaran, serta bagaimana mekanisme pencairan pelaksanaan kegiatan di BKD Siak. Selain itu, kata dia, turut klarifikasi terkait dugaan penyimpangan dana hibah bantuan sosial (Bansos).

"Lebih banyak diklarifikasi terkait perencanaan anggaran, dan mekanismenya. Hari ini saya juga ditanya mekanisme di BKD, pencairan dan hibah bansos," tutur dia.
Selain Yan Prana Jaya, pejabat Pemprov Riau lainnya yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh Jaksa Kejati Riau adalah Yurnalis Basri.
Yurnalis Basri adalah pejabat Eselon II yang kini aktif mengisi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Saat ini, Yurnalis Bsri menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Dia diangkat dan dilantik oleh Gubernur Riau Syamsuar pada Bulan Juni 2020 yang lalu.
Sepanjang tahun 2016-2017, Yurnalis Basri sempat meduduki jabatan strategis yakni, sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) di Pemerintah Kabupaten Siak. Yang mana, pada masa jabatan itu di bawah kepemimpinan Asisten Pemerintahan dan Kesra Budhi Yuwono sebagai Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Namun pada tahun 2017 hingga tahun 2020, Yurnalis Basri menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak yang pada masa itu dilantik oleh Syamsuar.

Menanggapi proses penyidikan tersebut, sejumlah mahasiswa di Jakarta yang mengatasnamakan dirinya Pergerakan Mahasiswa Cinta Tanah Air (Kasi Cinta) menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dan dilanjutkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Para demonstran mendesak Ketua KPK Firli Bahuri dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dugaan megaskandal korupsi yang dilakukan Gubernur Riau, Syamsuar.
Dugaan korupsi itu juga telah dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau).

Mereka menduga Syamsuar telah melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah selama menjabat sebagai Bupati Siak dua periode.
Koordinator Lapangan Pergerakan Mahasiswa Cinta Tanah Air (Kasi Cinta), Riswan mengatakan, hingga saat ini, Syamsuar yang sudah menjadi Gubernur Riau itu, tak kunjung terjamah oleh aparat penegak hukum.
Padahal, Kejaksaan Tinggi Riau sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah mantan petinggi Pemkab Siak yang kini juga diangkat Syamsuar sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Riau.

Hingga kini, masyarakat protes karena kasus ini cenderung didiamkan oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Karenanya, Ketua KPK Firli Bahuri dan Jaksa Agung Burhanuddin harus menindaktegas anak buahnya yang tidak serius mengusut kasus ini.
“Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh lengah dalam menangani kasus korupsi yang marak di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Siak,” tandas Riswan.

"KPK dan Kejagung sebagai lembaga paling depan dalam menangani korupsi untuk mengungkap mega skandal Kabupaten Siak, saat Syamsuar menjabat sebagai bupati," ujar Riswan.
Riswan meminta kepada pimpinan KPK dan Kejagung untuk tidak takut mengungkap kasus dugaan korupsi termasuk di Siak. Diharapkan rantai korupsi ini harus diusut tuntas, agar masyarakat Riau bisa hidup tentram.

"KPK dan Kejagung jangan takut, habiskan semua koruptor di Riau yang selalu meresahkan masyarakat Riau," pungkasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, Kejaksaan harus bisa memberikan kepastian hukum kepada publik terkait adanya praduga tak bersalah yang ditujukan kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau.
“Jika memang ada bukti, segeralah diproses hukum. Dan buka kepada publik pelanggaran apa saja yang dilakukan. Jangan dibuat lama prosesnya. Sebab, dikhawatirkan akan masuk angin, atau disinyalir dipetieskan. Atau jika karena ada deal, malah di-SP3,” tutur Samuel F Silaen.

Untuk memastikan kebenaran informasi terkait dugaan yang disebutkan Kasi Cinta tersebut, Harian Radar Riau pada Rabu, (22/7/2020) melakukan konfirmasi via telepon kantor ke nomor pribadi Gubernur Riau Syamsuar melalui nomor 081378xxxxxx namun tidak berhasil. "Hanya berdering tapi tidak diangkat," kata tim Harian Radar Riau, Rabu (22/7/2020).

Sebelumnya, Kamis pagi, 16 Juli 2020 para pengendara yang melintas di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dari arah Polda dikagetkan dengan papan bunga bertuliskan "Selamat Sukses, Kepada Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Setda Siak 2015-2018. LSM KIB Riau", Kamis pagi, 16 Juli 2020.
Permintaan usut tuntas dugaan korupsi ini dilakukan usai pekan lalu Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid diperiksa penyidik Kejati Riau selama dua hari berturut-turur, Senin-Selasa, 6-7 Juli 2020. RRN/KKC/SKC/*/SMR