Pesan Mahfud ke Kabareskrim Bupati Korupsi Harus Ditindak

RADARRIAUNET.COM: Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Kemenkopolhukam pada Selasa (3/3). Dalam pertemuan itu membahas seputar penegakan hukum di 34 provinsi Indonesia yang dilakukan oleh Polri.

Dalam pertemuan tertutup itu, Mahfud MD berpesan kepada Sigit agar proses penegakan hukum di daerah tidak terhambat atas alasan apapun.

"Misalnya di daerah tertentu ada bupati korupsi, lalu untuk meredam situasi politik didiamkan dulu atau pernah ada situasi politik tertentu didiamkan dulu, itu tidak boleh, harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturan," kata Mahfud seperti dilansir dari Kumparannews.com, Selasa (3/3).

Mahfud MD juga mengaitkan kasus ini dengan apa yang terjadi di Papua. Menurut Mahfud, pihaknya mendapat informasi dugaan kasus korupsi yang diperkuat dengan temuan BPK di Papua.

Mantan Ketua MK itu meminta Kabareskrim agar penegakan hukum di Papua tetap jalan meski terjadi tembak menembak. Kepastian hukum harus tetap berdiri meski mereka mengusung isu kemerdekaan.

"Itu penegakan hukum di bidang keamanan. Itu rutin yang Papua misalnya dugaan korupsi dalam temuan BPK atau temuan masyarakat di Papua itu supaya tak terpengaruh dengan isu mereka mau merdeka. Itu aspirasi masyarakat Papua yang datang ke saya," ucap Mahfud.

"Jadi jangan karena nanti ini kalau ditindak lalu mereka mau menggelorakan Papua merdeka. Itu soal lain ada penanganan sendiri hukumnya itu. Jangan terpengaruh itu," lanjutnya.

Terkait hal ini, Mahfud mengatakan bahwa sudah mendapat beberapa nama yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi di Papua. Bahkan beberapa dari mereka adalah bupati setempat.

"Sekian banyak bupati itu masuk namanya dan bahkan sudah ada yang diperiksa itu kasusnya, supaya tidak berhenti karena pertimbangan politik hukum," tutup Mahfud.

RR/kpr/zet