Dumai Berhak 20 Persen Pajak Ekspor CPO

Administrator - Rabu,09 September 2015 - 13:05:03 wib
Dumai Berhak 20 Persen Pajak Ekspor CPO

DUMAI (RRN) - Minyak kelapa sawit mentah (CPO) maupun turunannya yang selama ini didatangkan dari berbagai tempat di daratan Sumatera untuk diekspor keberbagai negara melalui pelabuhan Kota Dumai ternyata jauh melampaui komoditi ekspor lainnya.


Melalui DPR RI akan diperjuangkan hak-hak Dumai yang sudah bertahun-tahun terabaikan begitu saja dalam bagi hasil pajak ekspor minimal 20 persen pemasukan negara sektor ini.


Tuntutan bagi hasil pajak ekspor cruide palm oil ini supaya Dumai tidak lagi hanya menerima deritanya saja. Ini berupa kerusakan sarana infrastruktur seperti jalan sebagai dampak aktifitas ekspor komoditi sebagaimana sumber keluhan masyarakat Dumai.


Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan agenda perjuangan DPR RI soal bagi hasil pajak ekspor untuk Kota Dumai tersebut di hadapan GM Pelindo I M Junaidi saat meninjau secara langsung aktifitas Pelindo I Dumai di Jalan Datuk Laksamana, Ahad (6/9).


Didampingi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau I Drs Khairul Anwar, rombongan Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid meninjau langsung aktifitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung di atas Dermaga C.


Disambut PJ Wako Dumai diwakili Asisten I Dermawan, Forkominda Kota Dumai sekitar pukul 09.00 WIB di Bandara Pinangkampai rombongan langsung menuju Pelindo I di Jalan Datuk Laksamana. Masuk ke areal Pelindo I melalui pintu I rombongan disambut GM Pelindo I Dumai M Junaidi bersama jajaran.


“Bagaimana agar Dumai ini pelabuhan dengan produk ekspor kelapa sawitnya yang melampaui produk BBM harus juga ‘mendapatkan keadilan sosialnya’. Jangan kemudian daerahnya ini hanya jadi pelabuhan ekspor saja, sementara jalan rusak atau polusi udara,” kata Hidayat Nur Wahid.


Mestinya Dumai juga mendapatkan bahagian dari pajak ekspor CPO untuk kemudian membangun dan memberi keuntungan bagi Dumai. “Mestinya dimana daerah yang dapat bagian, agar pajak CPO pun dimana Dumai mendapat bagian. Silahkan nanti didialogkan,” ujaranya.


Tapi kata kuncinya, kata Hidayat Nur Wahid, adalah janganlah Dumai menghadirkan produk yang sangat banyak, tapi kemudian Dumai hanya mendapatkan dampaknya. (ery/fn)