Deddy Mizwar Mengakui Proyek Meikarta Bermasalah

Jakarta: Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengakui sejak awal perencanaan proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi, tidak sesuai atau bermasalah. Sebab, pembangunan Meikarta dilakukan di kawasan strategis provinsi.

"Karena itu di kawasan strategis provinsi dan harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi yang menyangkut tata ruang," kata Deddy di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, mengutip medcom.id 12 Desember 2018.

Hari ini, Deddy diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta. Deddy saat itu diketahui sebagai kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat.

BKPRD memberikan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Rekomendasi Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana Lippo Group yang ingin membangun Meikarta seluas 500 hektare.

Deddy mengaku tidak tahu menahu soal perubahan rekomendasi lahan untuk Lippo Group tersebut. Menurutnya, Pemprov hanya memberikan rekomendasi sesuai Surat Keputusan Gubernur tahun 1993.

"Kalau yang itu langsung dimintakan ke bupati ya, jadi bukan Meikarta yang meminta kepada provinsi, tapi bupati yang memohon pada provinsi, karena kewenangannya ada pada kabupaten," ujarnya.

Deddy membantah mengetahui proses perubahan rekomendasi lahan tersebut. Dia bahkan mengaku tidak tahu jika ada perubahan pada rekomendasi lahan tersebut.

"Enggak tahu saya. Enggak ngerti kalau ada perubahan. Selama ini tidak ada perubahan makanya segera dikeluarkan yang 84,6 bukan yang 500 ya," kata dia.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Mbm/RRN