Amnesty International Sebut Era Jokowi Tak Akui Pelanggaran HAM

RADARRIAUNET.COM: Amnesty International menolak keras pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut tak ada pelanggaran HAM di era Presiden Jokowi.

Menurut Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, justru  pemerintah era Jokowi tak mengakui pelanggaran HAM yang terjadi. "Pernyataan Menko Polhukam lebih tepat saya katakan bukan tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi, tapi tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi yang diakui.

Jadi pemerintah hidup dalam suatu penyangkalan," kata Usman dalam diskusi 'Jangan Biarkan Lilin Perjuangan Pemberantasan Korupsi Padam' di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Salah satu contohnya, kata Usman sebagaimana dikutip dari Kumparan, adalah penembakan yang terjadi di Kendari yang menewaskan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Yusuf Kardawi dan La Randi, pada aksi #ReformasiDikorupsi pada September lalu.

Menurut Usman, negara punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasinya. Usman menyebut kasus ini sudah masuk dalam pelanggaran HAM.

"Ketika negara gagal melindungi warganya ketika menyampaikan pendapat, di situlah persis negara melanggar hak asasi manusia, bahkan negara aktif menggunakan kekuatannya secara berlebihan," kata Usman.

"Bahkan (menggunakan) kekuatan senjata api dan itu terbukti dengan peluru tajam yang ada di tubuh Randi, saya kira Yusuf juga begitu seperti yang disampikan teman-teman kontras dan sebagainya. Ini yang tidak diakui begitu," sambung dia.

Usman mengatakan, penyangkalan yang dilakukan dengan pernyataan Mahfud itu, bukan lagi alasan yang bisa diterima. Seperti penyangkalan karena mencegah gangguan keamanan misalnya. Mahfud langsung menyebut tak ada sama sekali pelanggaran HAM yang terjadi.

"Itu benar-benar menjadi semacam penyangkalan literal tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Ini menurut saya, agak bahaya tapi bisa dimengerti karena pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu pun disangkalnya," kata Usman.

Usman pun kemudian menyinggung ada pelaku yang diduga terlibat pelanggaran HAM masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Usman lalu menyebut sosok Menhan Prabowo Subianto dan Ketua Wantimpres Wiranto.

"Dengan menempatkan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di masa lalu di dalam pemerintahannya. Entah itu sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai Ketua Wantimpres," kata dia.

"Jadi sekarang kita berhadapan dengan suatu kekakuan berpikir dari pemerintah dari para elitenya yang menyangkal pelanggaran hak asasi manusia ini," pungkas dia.

Terkait penyataan Usman yang menyinggung Prabowo itu sempat dibantah Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, terpilihnya Prabowo otomatis menghapus tuduhan soal pelanggaran HAM di masa lalu.

"Dengan dia (Prabowo) di dalam, tuduhan itu ada lagi enggak? Semua kejahatan masa lalu yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM pada Prabowo, dengan dia di dalam itu apa?” ungkap Desmond saat diskusi politik di kampus UI, Depok, Senin (28/10).

Sementara terkait klaim tak tak ada pelanggaran HAM yang terjadi di era Jokowi diungkap Mahfud beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pelanggaran HAM dan kejahatan kriminal adalah dua hal yang berbeda. Kasus-kasus yang menimbulkan korban tewas tak otomatis disebut pelanggaran HAM, namun kejahatan.

"Pelanggaran HAM by law menurut definisi hukum adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan terencana dan dengan tujuan tertentu. Itu pelanggaran HAM," tutur Mahfud di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

"Kalau misalnya tentara ngamuk karena istrinya diselingkuhi, itu bukan pelanggaran HAM. Itu kriminal, dan itu banyak. Ada juga polisi diamuk oleh rakyat, itu bukan pelanggaran HAM. Ada rakyat ngamuk ke rakyat, itu bukan pelanggaran HAM. Itu yang sifatnya horizontal itu kejahatan namanya kerusuhan," imbuh Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud MD menyebut sejak kepemimpinan Presiden Jokowi tak ada isu pelanggaran HAM yang terjadi. "Coba lihat di era Pak Jokowi, sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM," ucap Mahfud.

RR/kmp/zet