Ternyata Ini Penyebab Anggaran Bersisa Rp 388 Miliar yang Ditemukan Pansus LKPJ 2017 DPRD Riau

Pekanbaru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Riau, Syahrial Abdi menjelaskan, adanya anggaran belanja pegawai yang didapati pihak Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 DPRD Riau bersisa sebanyak Rp 388 miliar beberapa waktu lalu, bukan karena gaji pegawai yang tak dibayarkan.

Dijelaskannya, anggaran tersebut berasal dari biaya untuk pejabat yang akan menempati posisi baru di sejumlah pecahan OPD, atau UPT-UPT yang ada di daerah.

Namun pada kenyataannya, OPD tersebut belum ditempati pejabat di sana saat tahun 2017 tersebut, dan mereka baru dilantik tahun 2018 ini, otomatis anggaran tersebut tidak terpakai.

“Itu adalah anggaran untuk tambahan pecahan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya. Beberapa OPD kan merencanakan cabang dinas, tapi ternyata tak terealisasi tahun itu, baru dilantik tahun 2018,” kata Syahrial Abdi kepada media, Senin (16/4/2018).

Selain itu, anggaran lainnya menurut Syahrial adalah sisa anggaran non fisik, ditambah perpindahan guru karena perpindahan kewenangan tingkat pendidikan sebelumnya, yang berjumlah ribuan guru.

“Kita tentu mengantisipasi anggaran, dan memastikan semua gaji dibayarkan, tidak ada yang kurang,” ulasnya.

Dia juga memastikan dalam laporan keuangan pihaknya tidak ada masalah, dan pihaknya pun siap nantinya untuk laporan keuangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita sudah jelaskan secara rinci, nanti kan juga ada pemeriksa keuangan di BPK, dan kita siap. Secara prinsip laporan keuangan kita tidak ada masalah,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Pansus LKPJ 2017 DPRD Riau, Mansyur HS mengatakan, selain itu, ada sejumlah pertanyaan lainnya yang dipertanyakan pihak Pansus kepada pihak BPKAD, salah satunya terkait realisasi pendapatan daerah.

“Realisasi pendapatan daerah kita lihat masih belum mencapai target, padahal itu bisa dikatakan pendapatan yang sudah pasti, dan tinggal menunggu, tinggal usaha tentunya akan mencapai target,” kata Mansyur kepada awak media.

Dia mengatakan, dari target anggaran Rp 3,859 triliun, yang tercapai hanyalah Rp 3,359 triliun, artinya sekitar Rp 500 miliar pajak tersebut tidak mencapai target.

“Kita juga pertanyakan hal tersebut, dan nanti akan dijawab oleh pihak Pemprov melalui jawaban pemerintah daerah dalam parpirna,” ujarnya.

Sedianya paripurna jawaban pemerintah daerah terhadap pendangan umum fraksi DPRD Riau atas KLPJ 2017 tersebut akan dilaksanakan pada Senin pagi, namun karena tidak kuorum, maka rapat paripurna tersebut ditunda pada hari yang belum ditentukan.

Sebelumnya, dalam APBD 2017 lalu, ternyata terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai sebanyak Rp 388 miliar, yang tercatat dalam belanja langsung di APBD 2017.

Hal tersebut dipertanyakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Riau, saat rapat yang dilakukan pihak Pansus dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, Kamis (11/4).

Dalam rapat tersebut, pihak Pansus mendapati keterangan dari pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD), bahwa dari jumlah anggaran belanja pegawai yang sudah dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun di APBD 2017, hanya terpakai sebanyak Rp 1,9 triliun. 

“Artinya terdapat kepebihan atau sisa anggaran gaji pegawai sebanyak Rp 388 miliar di tahun 2017 lalu,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau 2017, Aherson, usai rapat tersebut dilaksanakan di ruang Komisi II DPRD Riau.

Dikatakan Aherson, sejak perpindahan kewenangan SMA/SMK provinsi, otomatis penggajian guru dibayarkan oleh pihak provinsi Riau. Seharusnya menurut dia gaji dan insntiv guru dalam penganggaran juga bertambah otomatis, tapi yang terjadi malah sebaliknya.

“Sekarang gaji guru tingkat SMA dan SMK kan sudah menjadi tanggungbjawab provinsi. Nah, harusnya kan intensifnya makin bertambah, tapi ini kok bisa berlebih?,” ujar Aherson. 

Rls/tpc/Adv