RADARRIAUNET.COM - Panitia Khusus (Pansus) Proyek Multiyears (MY) DPRD Bengkalis sampai sekarang masih terus melaksanakan tugas terkait persoalan mega proyek tersebut. Saat ini Pansus masih menunggu turunnya hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.
Wakil Ketua Pansus MY DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan ketika ditanya sampai dimana kerja Pansus, mengku kalau pansus masih menunggu hasil audit menyeluruh dari BPKP Riau dan Inspektorat. Intinya, sejumlah persoalan menyangkut dengan pekerjaan proyek MY sebanyak lima dari enam paket tersebut, harus dilakukan audit menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya potensi kerugian negara.
''Kami di Pansus masih menunggu hasil audit BPKP Riau dan Inspektorat Bengkalis. Sejauh ini kami sudah melakukan hearing dan pemanggilan pihak-pihak terkait pelaksanaan proyek, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis selaku leading sector proyek yang dianggarkan mencapai Rp2,4 triliun itu,'' terang Irmi Syakip, Rabu (12/10/20160.
Politisi muda PKB ini juga mengungkapkan bahwa Pansus jauh-jauh hari sudah turun ke lapangan meninjau keberadaan proyek MY yang dikerjakan sebanyak lima kegiatan. Sementara untuk kegiatan jalan poros Duri-Sungai Pakning gagal dilaksanakan karena pihak Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis tidak mau menandatangani kotrak kerja dengan perusahaan pemenang lelang.
Disebutkan pria disapa Ikip tersebut, pada pelaksanaan proyek MY itu Pansus menengarai adanya kejanggalan dalam pekerjaan di lapangan, terutama masalah kualitas dan volume pada jalan-jalan lingkar dan poros yang dikerjakan. Malahan pansus berasumsi, bahwa pelaksanaan pekerjaan kelima proyek tersebut masih jauh dibawah progress, kecuali jalan lingkar Pulau Bengkalis yang diklaim Dinas PU selesai 100 persen, tapi kualitasnya dipertanyakan.
''Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini hasil audit BPKP turun dan pansus bisa mengambil kesimpulan dari hasil audit tersebut, apakah ditemukan kerugian Negara atau tidak. Kalau ditemukan, tentu pansus akan terus menggali akar permasalahannya, termasuk penyebab adanya kerugian Negara dari pekerjaan di lapangan dengan mengeluarkan rekomendasi,'' tutup Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis ini.
grc/radarriaunet.com