Asal untuk Kepentingan Rakyat, Dewan Pasti Dukung Pemkab Kuansing

Administrator - Rabu, 24 Agustus 2016 - 11:12:44 wib

Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi. rtc

RADARRIAUNET.COM - Legislatif atau DPRD bagian tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah atau kedudukan lembaga ini sebagai mitra kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi saat berbincang dengan awak media, Senin(22/8/18) kemarin.

Oleh sebab itu kata dia, sebagai mitra maka semangat yang harus dibangun adalah semangat kemitraan (partnership). "Ke depan eksekutif harus membangun komunikasi yang baik dengan legislatif, dan begitu juga sebaliknya," tutur Musliadi.

Selain membangun komunikasi yang baik dengan pihak legislatif kata Musliadi, pemerintahan daerah harus juga menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan instansi vertikal lainya, supaya penyelenggaran pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Mursini-Halim(MH). "Selagi pemerintahan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, pasti kita dukung," jelas Musliadi.

Kendatipun demikian kata politisi PKB ini, DPRD memiliki beberapa fungsi di antaranya, monitoring, yaitu pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, jika dewan ada merasa yang janggal dalam kebijakan tersebut maka disinilah hak hak anggota dewan seperti hak angket, interpelasi dan mengajukan pendapat digunakan.

Masalah pembangunan daerah kata dia, ada di tangan DPRD sebagai representatif rakyat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan. Dua lembaga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan, sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas DPRD dan Pemerintah Daerah.

"Dari sini sudah Jelas harus ada sinergi yang dibangun guna menjalankan program yang telah disepakati demi kemajuan Kabupaten Kuansing kedepannya," terang Musliadi.

Musliadi menambahkan, untuk membangun sebuah pemerintahan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan sendiri-sendiri saja, melainkan harus melibatkan banyak pihak seperti legislatif dan instansi vertikal lainya.

teu/rtc/radarriaunet.com

Berita Terkait