BNI dan Polda Riau Teken Kesepakatan Layanan Perbankan

RADARRIAUNET.COM - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sumbar, Riau & Kepri kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan salah satu instansi besar yaitu Kepolisian Daerah Riau tentang pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Senin (8/8/16).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan langsung oleh Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto bersama Pemimpin BNI Kantor Wilayah Sumbar Riau dan Kepi, Ronny Venir di Ruang Pertemuan Polda Riau Pekanbaru disaksikan jajaran petinggi Polda Riau, unsur pimpinan BNI Wilayah Sumbar, Riau & Kepri dan pemimpin Cabang Pekanbaru.

Melalui nota kesepahaman BNI dengan Polda Riau ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama BNI dengan Polda Riau berupa Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penggunaan fasilitas Cash Management (BNI Direct) untuk memonitoring arus PNBP secara real time, pembayaran gaji Anggota POLRI, Penerbitan dan pengelolaan Kartu Tanda Anggota elektronik POLRI, pemberian fasilitas kredit untuk perorangan/PNS POLRI, dan pengelolaan dana lainnya.

“Penandatanganan nota kesepahaman antara BNI Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri bersama Polda Riau ini diawali dari pengelolaan PNBP yang akan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan governance dalam pelayanan dan memberikan laporan yang lebih akurat atas transaksi yang terjadi sehingga mempermudah Polda Riau dalam memonitor penghimpunan pendapatan negara tersebut,” ujar Ronny Venir dalam sambutannya.

Ronny Venir berharap agar penandatangan nota kesepahaman ini dapat memberikan manfaat positif kepada kedua belah pihak khususnya dalam pencapaian salah satu misi Polri untuk mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto menyatakan bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama BNI dengan Mabes Polri yang telah dilakukan pada 23 Maret 2016 lalu. Diharapkan melalui nota kesepahaman ini maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dioptimalkan untuk menunjang pembangunan Indonesia. Dengan adanya rencana revisi Undang undang No.50 tahun 2010 yang sedang diajukan Polri, maka kedepan PNBP di Polri akan bertambah dari 12 tarif menjadi 26 tarif sehingga diharapkan melalui dukungan sistem infrastruktur IT BNI maka seluruh tarif PNBP dapat terserap dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.


rtc/fn/radarriaunet.com