APM Minta Kejari Kuansing Usut Penganggaran Kebun Pemda

Administrator - Jumat, 24 Juni 2016 - 10:31:01 wib

Sekelompok massa mengatas namakan Aliansi Pemuda Masyarakat (APM) datangi Kejari Kuansing. rtc

RADARRIAUNET.COM - Entah kebetulan entah tidak, semua serangan mulai gencar terhadap mantan Wakil Bupati Kuansing Zulkifli sejak Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan memanggil dirinya diperiksa sebagai saksi terkait penganggaran kebun milik Pemda Kuansing yang terletak di Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuansing beberapa tahun lalu.

Bahkan demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Masyarakat (APM) ke Kejari Kuansing, Rabu (22/6/16) sudah terang-terangan meminta pihak kejaksaan untuk menangkap Zulkifli. Padahal dalam kasus ini pihak kejaksaan belum menetapkan siapa tersangka dan pelaku dalam kasus tersebut.

Menurut Ketua LSM Suluh Kuansing Nerdi Wantomes, SH mengatakan, demo yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut diduga kuat dimotori oleh orang-orang yang merasa sakit hati atau dikenal dengan Barisan Sakit Hati (BSH) kepada mantan Wakil Bupati Kuansing itu. Kenapa tidak, kata Nerdi, jika melihat dari kasus yang didemo oleh sekelompok orang tersebut yaitu mengenai tentang penganggaran kebun pemda.

Sementara, Zulkifli waktu itu menjabat sebagai Sekda Kuansing yang tentunya punya atasan dan bawahan. Selain itu, rasanya tidak mungkin hanya Zulkifli yang bekerja sendirian di pemda untuk memuluskan kegiatan tersebut. "Jika memang itu bermasalah, Bupati Kuansing waktu itu yang menjadi atasan Zulkifli dan anggota dewan yang menyeujui anggaran waktu itu ikut terlibat. Sekarang kenapa hanya Zulkifli yang disudutkan. Logika dong," terang Nerdi.

Selain itu kata Nerdi, dirinya melihat ada upaya-upaya pihak tertentu yang ingin menggembosi pemerintahan Mursini-Halim (MH). Sebab, mantan Wakil Bupati Kuansing ini merupakan pendukung pemerintahan MH, Bahkan, belakangan ini beredar rumor bahwasanya Zulkifli akan menduduki jabatan strategis di Pemerintahan MH. "Jadi bisa saja diduga pihak pihak itu ingin mengganjal langkah Zulkifli menduduki jabatan tersebut," kata Nerdi.

Sementara itu menurut Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kuansing (AMPK) Irhayandi mengatakan, terkait perkebunan yang di kelolah di bawah dinas perkebunan semestinya dari awal sudah di lakukan penyelidikan, banyak uang negara yang di selewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Zulkifli sebagai TAPD pada waktu itu di serang habis habisan, semestinya kawan-kawan yang aksi siang tadi harus mengkaji lebih dalam lagi proses dan mekanisme penganggaran dan kebocoran anggaran dalam pelaksanaannya," kata Irhayandi.

Irhayandi juga meminta kepada Sukarmis sebagai bupati waktu itu harus bertanggung jawab karena membuat mata anggaran sia-sia dalam pengelolaan perkebunan yang berada di bawa dinas perkebunan, "Rata-rata setiap tahun pemerintah daerah mengucurkan keuangan 1,4 milyar dan hasil yang di dapat dari perkebunan kisaran 800 juta. Artinya pemeritah dalam hal ini Sukarmis telah membuat kesalahan besar," kata Irhayandi.

Yang kedua Irhayandi juga menjelaskan, Kepala dinas dan Bappeda sebagai lembaga yang mengusulkan mata anggaran ke DPRD tidak jeli melihat kebocoran yang di lakukan berulang ulang pada setiap tahunnya.

Yang ketiga Banggar DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat diduga ada kongkalingkong dengan dinas terkait dana pemeliharaan kebun yang berada di bawa dinas perkebunan tersebut. "Buktinya sudah jelas merugi masih saja dilakukan penganggaran setiap tahunnya," cetus Irhayandi.

Dia mengharapkan pihak kejaksaan lebih profesional dalam melakukan penyelidikan. "Kalau kejaksaan mengungkap kasus ini mulai lah dari dinas perkebunan, setelah itu masuk di Bappeda, langsung DPRD dan BUPATI sebagai kuasa pengguna anggaran. sekda itu di bawah bupati sebagai catatan," saran Irhayandi.

teu/rtc/radarriaunet.com

Berita Terkait