Direktur RSUD: Bagaimana Caranya Dengan BPJS itu Tidak Banyak Urusan

RADARRIAUNET.COM - Pelayanan yang prima adalah merupakan tolak ukur dalam mencapai sebuah harapan dan prestasi terbaik, dalam mengemban visi dan misi pelayanan publik yang tertuang dalam 9 program Nawacita presiden, di pemerintahan dan di segala sektor.

Dalam perbincangan reporter radarriaunet dengan Direktur RSUD Arifin Achmad, dr. Nuzelly Husnedi diruang kerjanya kemarin, Jumat 10/6/2016, terlihat permasalahan yang dihadapi RSUD saat ini bukan melulu hanya pada pelayanan, melainkan lebih menitik beratkan pada persoalan administrasi BPJS.

Menurutnya, "Permasalahan yang paling berat itu adalah, terkait dengan lambatnya proses administrasi pasien BPJS dari pihak penyelenggara BPJS itu sendiri," katanya.

Menurutnya sejauh ini pelayanan pasien BPJS yang datang berobat ke RSUD Arifin Achmad tetap kita utamakan pelayanan tindakan kepada pasien, dan proses administrasi bisa menyusul, kami langsung terima dan tangani setiap pasien terlebih dahulu, karena menyangkut nyawa seseorang, dan itu rakyat kita," katanya.

Memang disadari saat ini jumlah pemegang kartu pelayanan BPJS sudah semakin banyak, bahkan jauh melebihi jumlah sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 9 jutaan di Indonesia, sedangkan saat ini jumlahnya terus meningkat pada tahun ke 3 ini sudah mencapai 160 juta pengguna.

"Dulu pengguna BPJS itu masih cuma 9 jutaan, jadi proses administrasinya masih mudah dilakukan, sedangkan memasuki tahun ke 3 ini pengguna sudah mencapai 160 juta jiwa, sudah melebihi separuh penduduk Indonesia," katanya.

Berdasarkan fakta ini, maka persoalan yang muncul adalah menyangkut administrasi, verifikasi data yang begitu lambat  karena jumlah banyak tidak dapat dengan mudah dikerjakan oleh pihak BPJS, yang konon katanya jumlah SDM yang dapat diandalkan di pihak BPJS, pun masih jauh dari cukup, sehingga perlu waktu untuk membenahi persoalan ini.

Dalam menyikapi hal ini, dr. Nuzelly tidak bermaksud menyalahkan pihak BPJS, tetapi akan tetap bersinergi untuk mencari penyelesaian, menyangkut proses administrasi yang memang sudah menjadi masalah saat ini.

"Administrasi ini kan terkait dengan biaya perobatan pasien, kalau lama-lama kan  siapa yang akan bayar? Jadi kami juga perlu cepat untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah," katanya.

Menurutnya, langkah-langkah menuju perbaikan sudah ada. "Kita sudah buat kesepakatan. Komitmen untuk itu sudah ada, tanpa merinci bentuk kesepakatan dan komitmen seperti apa yang dimaksud," tambahnya.

Bahkan saking antusiasnya Nuzelly terhadap perubahan sistem verifikasi data pasien di BPJS ini, ia berkata, "Supaya lebih ringkas, apa salahnya jika BPJS cukup hanya SMS aja ke RSUD supaya pasien bisa berobat," katanya.


veri sibarani/radarriaunet.com