1.800 Desa Baru Ingin Cicipi Dana Desa Rp80 T Tahun Depan

Administrator - Rabu, 20 April 2016 - 23:55:18 wib

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Kemenkeu telah mengusulkan moratorium pemekaran daerah baru karena kondisi keuangan negara yang terbatas. cnn

RADARRIAUNET.COM - Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program Dana Desa selama dua tahun terakhir ini memicu usulan pembentukan 1.800 desa baru dari Pemerintah Daerah. Pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan program tersebut, dana sebesar Rp 20,76 triliun dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Sementara tahun ini nilainya membengkak menjadi Rp 47 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang instansinya menerima proposal pembentukan desa baru mengaku akan sangat berhati-hati dalam menyetujui permintaan tersebut. Pasalnya, penambahan jumlah desa jelas akan memberi beban tambahan bagi dompet negara yang tipis.

"Saat ini ada usulan 1.800 desa baru. Pemerintah akan mencermati apakah karena tergiur anggaran desanya atau karena memang desa itu perlu dimekarkan," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/4).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengakui, pemerintah memang akan menambah alokasi dana desa pada 2017 mendatang untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur di 74.754 desa yang ada saat ini.

“Tahun depan direncanakan dana desa meningkat hingga mencapai Rp 70 trilun-Rp 80 triliun,” ujar Tjahjo.

Siapkan Moratorium

Untuk dapat mengoptimalkan dana desa yang sudah dan akan disiapkan untuk tahun berikutnya, Tjahjo mengaku pemerintah akan mempertimbangkan diberlakukannya moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah.

"Kami akan seleksi dan perlu waktu, keterbukaan, kejujuran. Pusat tidak menghambat kalau ada pemekaran desa, kelurahan, tapi harus objektif apakah benar tingkat penduduknya, batas wilayahnya, jarak desa dengan kelurahan bagaimana. Implikasinya bukan hanya dana desa, tapi juga masalah-masalah yang menyangkut puskemas, polsek, dan koramil bagi kecamatan," kata Tjahjo.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membenarkan bahwa instansinya sudah mengusulkan moratorium pemekaran daerah baru karena kondisi keuangan negara yang terbatas.

"Kalau per desa dapat lebih dari Rp 1 miliar, itu baru desanya dari pusat lho, belum dari kabupaten/kota dan provinsi, wah bisa pemekaran daerah lah, maka kita harus hati-hati. Oleh karena itu kita bilang ke Pak Mendagri supaya ada moratorium, dana desa yang sudah ada itu harus dioptimalkan dahulu," ujar Mardiasmo.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) telah menginisiasi pilot project Desa Digital yang akan diimplementasikan di lima lokasi yaitu Kepulauan Mentawai, Gunung Kidul, Lombok Timur, Raja Ampat, serta Cirebon.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, Desa Digital adalah suatu wilayah yang dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa, dilakukan secara elektronik.

Tirta menyebut tahun lalu, 100 persen pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sudah dilakukan secara non tunai (transfer). Namun masih ada 30 persen desa yang masih menerima dana secara tunai. Selain itu pemanfaatan Dana Desa saat ini 100 persen juga masih dilakukan secara tunai. ??

“Desa Digital ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pemanfaatan dana desa secara optimal dengan memanfaatkan potensi elektronikfikasi pembayaran baik yang dilakukan dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa, memfasilitasi akses desa dan daerah tertinggal kepada layanan keuangan,” katanya.

Dalam program Desa Digital tersebut, BI akan memfasilitasi tersedianya agen Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran dalam pemanfaatan dana desa, pelatihan Training of Trainer serta edukasi pemanfataan LKD dan transaksi non tunai di desa. ??

Bagi aparatur desa, model bisnis pilot proyek Desa Digital ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dari sisi biaya dan waktu, serta meningkatkan keamanan dan transparansi proses penarikan Dana Desa melalui otentifikasi penarikan dana berjenjang dan jejak transaksi yang dapat terekam.

Sementara itu bagi masyarakat desa, model bisnis pilot proyek Desa Digital akan membuka peluang untuk terhubung dengan layanan keuangan dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat sehari - hari.

“Diharapkan dengan terbiasa menggunakan layanan non tunai, masyarakat akan semakin merasakan efisiensi bertransaksi dan tercapainya peningkatan keuangan inklusif,” kata Tirta.

gen cnn/ h24

Berita Terkait