Jakarta (RR) - Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan secara umum semua anggaran bisa disalahgunakan. Namun, anggaran bantuan sosial (bansos) memiliki tingkat rentan penyalahgunaan lebih tinggi. Sebab, mekanisme penganggarannya dinilai sangat mudah.
"Kemudian pertanggung jawabannya begitu sederhana, cukup misalnya dengan daftar penerima kemudian selesai. Beda dengan pengadaan barang dan jasa walaupun tingkat korupsinya juga tinggi," kata Firdaus kepada awak media, Selasa (4/8/2015) malam.
Akuntabilitas penggunaan dana bansos dinilai begitu lentur. Firdaus mengatakan, terjadi modus pengelolaan dana bansos yang dikelola calon petahana atau orang yang memiliki akses kepada anggaran menyalahgunakan untuk sebuah kepentingan.
"Ini yang terjadi di banyak daerah termasuk di Sumartra Utara. Kalau kita baca audit BPK tentu ada dana yang belum dipertanggungjawabkan dan ada juga misalnya yang tidak sesuai dengan aturan, artinya ada unsur pelanggaran ada unsur dugaan bansos fiktif . Tinggal bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan," terangnya.(mtvn/rr)