KPUD Rohil: Seluruh Paslon Bupati Telah Berhenti sebagai PNS dan Anggota DPRD

BAGANSIAPIAPI (RRN) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menyatakan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyertakan surat pemberhentian dari instansi tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua KPUD Rohil, Agus Salim, SP kepada awak media di Bagansiapiapi. "Surat ini kita terima sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni pada Kamis (22/10/2015) lalu," ujar Agus.

Ditegaskannya, jika calon bupati atau wakil calon bupati tidak melampirkan surat tersebut, maka akan menimbulkan persoalan terhadap pencalonannya. "Bisa saja pasangan calon yang tidak menyerahkan akan dicoret. Tapi Alhamdulillah. Semuanya telah menyerahkan surat pemberhentian dari institusi mereka masing masing," kata Agus.

Adapun pejabat yang mencalonkan diri dan berhenti dari jabatan mereka, kata Agus, yakni Drs Jamiluddin, S.Ag dan Muhammad Ridwan,S.IP yang berprofesi sebagai anggota DPRD Rohil. Sedangkan untuk PNS yaitu Herman Sani,M.Si dan Syafaruddin. Surat pengunduran diri dari DPRD, diserahkan langsung dari Bagian Tata Pemerintah Setda Rohil.

Dikatakannya, penyerahan surat pemberhentian ini merupakan salah satu indikator kesungguhan mereka untuk mencalonkan diri. Karena sesuai dengan peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan menyebutkan, calon berstatus PNS, TNI, Polri, Anggota DPR,DPD,DPRD serta pegawai BUMN atau BUMD yang tidak bisa menyerahkan SK dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa melanjutkan tahapan pilkada.

Dengan demikian, setelah KPUD menerima surat pemberhentian paslon, maka selanjutnya KPUD melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu Debat Publik yang akan melibatkan masing masing calon. Acara itu akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan November. "Sekarang kita melakukan rapat di provinsi untuk mengatur tekhnis debat tersebut," ujar Agus. (teu/grc)