Anggaran Belum Disahkan, Proyek Jalan Yos Sudarso Rumbai Sudah Dikerjakan

Administrator - Kamis,22 Oktober 2015 - 12:18:24 wib
Anggaran Belum Disahkan, Proyek Jalan Yos Sudarso Rumbai Sudah Dikerjakan

PEKANBARU (RRN) - Ada yang aneh dengan proyek pemeliharaan Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Jalan penghubung yang menjadi pekerjaan Dinas Bina Marga Provinsi Riau itu, saat ini sudah mulus setelah dilakukan pengaspalan. Hebatnya proyek berjalan sebelum usulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 disahkan oleh DPRD Riau.

Menurut anggota Komisi D DPRD Riau HM. Yusuf, usulan penganggaran bagi pemiliharaan Jalan Yos Sudarso oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada APBD Perubahan 2015 terpaksa di drop oleh dewan. Ini terjadi setelah sebelumnya usulan yang sama pada APBD Murni 2015 dirubah oleh dinas tersebut tanpa sepengetahuan dewan.

"Usulan ini sangat aneh, sebelumnya pada APBD murni lalu telah diusulkan untuk Jalan Yos Sudarso dibangun dengan sistem fileslape, anggarannya sekitar Rp32 miliar. Fileslape ini beruba jalan yang diberi pancang, untuk menghindari terjadinya gelombang pada badan jalan," kata Yusuf, Selasa (20/10/2015).

Sistem fileslape ini dipilih berdasarkan kajian dan telah dibuat detail engineering design (DED) yang juga telah mengeluarkan biaya besar dari anggaran daerah sekitar Rp2,5 miliar. Namun dalam perjalanannya Dinas Bina Marga justru merubah nomenklatur dan menjadikan proyek tersebut sebagai proyek pemeliharaan jalan sepanjang 3 km dengan biaya Rp13 miliar.

"Tetapi kemudian justru proyek ini diusulkan balik berupa pemilihaan jalan pada APBD Perubahan 2015 dengan jumlah anggaran Rp13 miliar. Sementara jalan sudah dilakukan perbaikan dengan pelapisan ulang, dananya belum disahkan dewan. Terpaksa kami drop, kami tidak mau uang daerah menanggung biaya yang sudah keluar tanpa pemberitahuan. Dikira kami tidak tahu," lanjut politisi PKB ini.

Dengan adanya kebijakan sendiri merubah nomenklatur dan sistem pengerjaan jalan, Yusuf menilai ada celah proyek ini terindikasi mark-up. Dewan tak ingin ini menjadi resiko dikemudian hari dan berdampak langsung pada persoalan pembangunan lainnya di masyarakat. "Mereka yang buat, biar saja mereka yang tanggung. Kok merubah sendiri-sendiri. Ini uang rakyat, bukan sewenangnya memakai," pungkas Yusuf. (gor/fn)