Ini Alasan DPRD Selalu Bersuara Keras

TEMBILAHAN (RRN) - Mayoritas mata pencarian dan periok nasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, adalah bergantung kepada sektor perkebunan kelapa, hal ini terbukti bahwa penyumbang Produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar adalah dari sektor perkebunan kelapa. Kalaulah perkebunan kelapa ini terganggu, maka akan memberikan multiflayer efek pada sektor ekonomi lainnya.''Sehingga sangatlah wajar kalaulah dalam setiap kesempatan, DPRD selalu bersuara keras dan terus mengingatkan, karena belum maksimalnya perhatian Pemkab Inhil terhadap persolaan kelapa ini,'' ujar Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar), Malian Gazali di gedung DPRD Inhil belum lama ini.

Hal ini, dikatakannya juga tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil tahun 2013-2018, pada bab empat tentang analisis isu isu strategis di bidang urusan pertanian dan ketahanan pangan pada poin B, tentang urusan perkebunan, disampaikan bahwa, pelaksanaan pembangunan trio tata air, tanggul mekanik dan normalisasi saluran, selama kurun waktu 4 tahun, pada Dinas Perkebunan yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, belum maksimal pelaksanaannya.

Dan tingkat kerusakan perkebunan kelapa dalam masyarakat, disebutkannya telah mencapai 80 ribu hektar, dan jika dibandingkan kondisinya di tahun 2013 dan 2014, justru lebih memprihatinkan lagi, karena dua tahun berturut-turut tidak dapat dilaksanakan kegiatan pembangunan trio tata air, tanggul mekanik dan normalisasi penyelamatan perkebunan kelapa petani.

Bagi DPRD Inhil melalui Banggar, dikatakan anggota Komisi III DPRD Inhil ini sebagaimana juga selalu disuarakan oleh Fraksi maupun komisi serta  anggota DPRD, bahwa persoalan penyelamatan perkebunan masyarakat petani kelapa adalah ''Harga Mati''. ''Kepada Pemkab melalui saudara Bupati, yang kita tahu persis sangat peduli terhadap persoalan penyelamatan perkebunan ini, agar dapat dijadikan sebagai program prioritas Pemkab Inhil,'' tukas Malian Gazali.  (teu/grc)