KPK Tak Setujui Dana Aspirasi DPR

Administrator - Rabu,24 Juni 2015 - 13:10:39 wib
KPK Tak Setujui Dana Aspirasi DPR
Pelaksana Tugas (Plt) Johan Budi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015). (MI)
Jakarta (RR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPR atas potensi korupsi terkait dana aspirasi. Sebab, lembaga antirasuah itu menilai, anggaran Rp20 milliar untuk setiap anggota DPR berpotensi besar penyalahgunaan kewenangan dan menyebabkan tindak pidana korupsi.
 
"KPK melihat recana itu harus dimatangkan lebih dulu, supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Sebab itu, KPK tidak merekomendasikan anggaran tersebut," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Johan Budi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).
 
Johan mengatakan, masih meragukan efektifitas program baru DPR tersebut. Sebab program-program sebelumnya telah terjadi tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, keraguan KPK karena belum pernah mengkaji program tersebut secara khusus.
 
"Sehingga KPK tidak merekomendasikan dana aspirasi karena belum pernah dikaji konsekuensinya," tegasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK yang membidangi pencegahan Zulkarnain menuturkan, DPR harus berkaca pada program sebelumnya.
 
"Iya kalau programnya (dana asprasi) tidak fokus, tidak dikelola dan akuntabel akan bermasalah, ada potensi korupsi (sama seperti dana sebelumnya)," ujar Zulkarnain.
 
Pihaknya menilai, dana aspirasi tidak akan jauh beda dengan proyek sebelumnya: hanya merugikan negara. Meskipun khusus untuk dana aspirasi, KPK belum mengkaji proyek yang rencananya akan dimasukan ke APBN 2016 itu. "Meskipun KPK belum secara khusus mengkaji dana aspirasi," kata dia. (RR/MI)