Gas Melon Tembus Rp 30 Ribu

DUMAI (RRN) - Warga Kota Dumai bertambah pusing. Kabut asap belum hilang, listrik byar pet, kini ditambah lagi gas 3 kg atau gas melon hilang dipasaran. Bahkan untuk mendapatkan 1 tabung gas melon, warga harus rela merogoh kantong Rp. 30 ribu pertabung.

Instansi Pemerintah Kota (Pemko) Dumai diminta segera membenahi pelayanan gas elpiji isi 3 kilogram demi masyarakat. Pasalnya, kendati kelangkaan bahan bakar rumahtangga miskin ini sudah berbulan-bulan dikeluhkan, namun tak kunjung ada solusi. Akibatnya, masyarakat semakin menjerit karena selalu terhimpit kesulitan memperoleh pasokan gas melalui pangkalan-pangkalan gas elpiji 3 kilogram. Kendatipun ada pasokan datang, masyarakat sekitar pangkalanpun yang tak mendapatkan karena habis dalam waktu singkat didatangi pembeli.

Peninjauan lapangan Kamis (01/10) kemarin dilakukan oleh jajaran Komisi II M Ali didampingi Disperindag di Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Dumaitimur yang sebelukmnya diminta ikut turun bersama anggota Komisi II, menemukan masalah seperti ini.

Bersama Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Dumai Rozali Umar dan jajaran kemarin dilakukan peninjauan lapangan kebeberapa pangkalan elpiji didampingi sejumlah pemuka masyarakat dan Ketua LPMK Tanjungpalas Ridwan Umar. Bahkan ada di antara warga Tanjungpalas 13 RT tersebut yang kembali menggunakan kayu sebagai bahan bakar guna memenuhi tuntutan kebutuhan bahan bakar dirumahnya.

Pihak Disperindag sendiri menjelaskan, total pasokan elpiji 3 kilogram dalam satu hari se Kota Dumai mencapai 5.420 tabung. Pasokan tersebut disalurkan melalui 238 pangkalan elpiji 3 kilogram. Akan tetapi, tambah Disperindag, kebutuhan Kota Dumai terhadap bahanbakar pasca konversi dari minyak tanah sekitar 5 tahun lalu itu saat ini mencapai 14 ribu tabung satu hari. Dengan demikian Kota Dumai mengalami kekurangan gas elpiji ukuran 3 kilogram sekitar 9 ribu tabung per hari.

Disperindag mengakui kekurangan tersebut menjadi pemicu terjadinya kelangkaan bahanbakar tersebut. Namun demikian diakui masalah pengawasan lapangan turut andil terjadinya masalah kelangkaan tersebut. (ery/fn)