Pemerintah Diminta Lebih Fokus pada Pengentasan Rakyat Miskin ketimbang Infrastruktur

JAKARTA (RRN) - Pemerintah diminta lebih mengutamakan program pengentasan rakyat miskin ketimbang program pembangunan infrastruktur. Pengentasan rakyat miskin dinilai lebih mendesak dalam kondisi pelemahan perekonomian Indonesia. "Presiden perlu menambah variasi wacana urgensi dalam apa yang disampaikan saat ini. Sekarang memang fokus pada infrastruktur, tetapi harus diberi tahu soal pengentasan (rakyat miskin dari) kemiskinan," ujar Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dalam forum diskusi Senator untuk Rakyat, di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Firman, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,8 persen sebenarnya pernah terjadi pada periode 2005-2009. Namun, setelah 2009, Indonesia menghadapi kondisi bahwa kemiskinan yang sulit untuk dituntaskan. Bahkan, daya beli masyarakat semakin menurun hingga saat ini. Pemerintah kini membutuhkan dana lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa pada Maret 2015, jumlah masyarakat miskin lonjakan sebesar 860.000 jiwa. Angka ini meningkat dari angka 10,96 persen pada September 2014, menjadi 11,28 persen pada Maret 2015.

Menurut Firman, ketegasan Presiden dibutuhkan dalam hal ini agar kementerian yang menangani masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat memahami bahwa pengentasan rakyat miskin merupakan hal penting dan perlu menjadi prioritas. "Memang membangun bendungan dan irigasi juga untuk pengentasan (rakyat miskin dari) kemiskinan. Namun, itu ada jangka waktunya. Kita butuh yang jangka pendek. Presiden perlu memperbanyak pidatonya soal pengentasan (rakyat miskin dari) kemiskinan agar menko lebih fokus menyusun programnya," kata Firman. (teu/kcm)