Kapolri Nilai Aceh dan DKI Relatif Rawan Jelang Pilkada

Administrator - Sabtu, 24 September 2016 - 13:33:15 wib

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung , Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono mengikuti raker membahas persiapan Pilkada serentak. mtrtv

RADARRIAUNET.COM - Jelang Pilkada serentak 2017, Polri mulai melakukan pemetaan daerah rawan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, Aceh dan DKI Jakarta jadi daerah relatif rawan saat Pilkada serentak.

"Aceh dalam kategori kami masuk kepada relatif rawan," ungkap Tito di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

Tito menyebut, untuk mengantisipasi daerah rawan sudah ada sejumlah persiapan yang dilakukan. Salah satunya melaksanakan Operasi Mata Praja 2016 untuk pengamanan Pilkada. Selain itu, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah instansi yakni KPU, Panwaslu, TNI, dan lainnya.

Jenderal bintang empat itu membeberkan, kerawanan di Aceh, lantaran banyak pasangan calon di daerah tersebut. Aceh juga sempat terjadi konflik.

"Di sana cukup banyak paslon dan daerah itu adalah daerah yang ada konflik, potensi konflik otomatis kita akan memberikan pengamanan ekstra di sana," beber dia.

Jakarta Harus Jadi Barometer Kesuksesan Pilkada 2017

Tito menyebut, kerawanan jelang Pilkada juga terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Isu SARA paling mudah disulut.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebut sebagai ibu kota, Jakarta seharusnya jadi barometer pemilu demokratis di Indonesia. "Kalau Jakarta ini demokratis, maka otomatis menjadi etalase bagi yang lain," ucap dia.

Untuk itu, Tito menyebut, dia bakal mendorong semua pihak seperti KPU, Panwaslu, para pasangan calon, aparat keamanan, media, dan masyarakat, untuk bisa menjalani demokrasi dengan sehat di Jakarta.

"Kita sudah hampir 18 tahun berdemokrasi di era reformasi ini. Kita tunjukkan di Jakarta bahwa kita mampu berdemokrasi secara sehat. Jangan gunakan cara-cara menghalalkan segala cara ya . Termasuk kekerasan dan lain-lain," kata Tito.

Mantan Kapolda Papua itu juga meminta supaya tidak ada kampanye hitam yang berkaitan dengan SARA. "Kita adalah masyarakat yang berdemokrasi dan egaliter. Siapapun memiliki kesempatan yang sama sebagai WNI untuk mengajukan dirinya. Tolong masalah isu-isu yang sensitif enggak usah diangkat. Lebih baik lihat calon berdasarkan kinerjanya," tegas Tito. ‎

mtrtv/radarriaunet.com

Berita Terkait