BANGKINANG (RRN) - Turunnya harga karet dan sawit di Kabupaten Kampar membuat perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar yang banyak bergantung kepada kedua komoditi tersebut ikut anjlok. Daya beli masyarakat menjadi kurang dan masyarakat harus pintar-pintar memenuhi kebutuhan hidupnya.
Merosotnya perekonomian masyarakat Kampar yang telah berlangsung sejak turunnya harga komoditi tersebut merupakan masalah yang sangat serius dan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar.
Dalam bincang-bincangnya dengan suarakampar.com, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, S.Ag menyampaikan, turunnya kedua produk perkebunan itu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Kampar.
Oleh sebab itu menurut Fikri, Pemkab Kampar harus mengambil sikap dan membuat kebijakan bagaimana harga kedua komoditi ini harganya bisa terdongrak kembali.
Lebih lanjut Fikri menyebutkan, Pemkab harus mengambil langkah konkrit untuk mengatasi hal ini diantaranya memanggil pengusaha yang bergerak dibidang ini dan mengambil sikap tegas kepada pengusaha yang terbukti "bermain".
"Kasih sanksi pengusaha-pengusaha seperti itu, pengusaha yang memainkan harga sehingga mencekik masyarakat kita, pangil mereka," ungkap Fikri.
"Kasihan masyarakat kita kalau ada permainan-permainan dalam jual beli kedua komoditi andalan masyarakat kita, jangan kondisi ini mereka manfaatkan," ulas pria yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar ini.
Dari informasi yang didapatkan awak media , harga karet masyarakat dalam bentuk ojol hanya dihargai Rp 4500/kilogram hingga Rp 6500/kilogram . Sementara itu harga sawit yang bukan plasma atau milik pribadi masyarakat berkisar antara Rp 400/kilogram hingga Rp 600/kilogram. Sementara harga sawit plasma dihargai Rp 1000/kilogram keatas.
Di samping langkah-langkah tersebut, Fikri juga minta Pemkab Kampar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sektor lain seperti usaha kecil dan menengah. Pemkab harus bisa menangkap peluang apa saja yang bisa digerakkan dan didorong di tengah masyarakat Kampar. "Kalau terkendala pada modal, bantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan-persyaratan yang ringan, setelah itu lakukan pembinaan dan pengawasan sehingga usaha tersebut berhasil," ulas Fikri.
Pemkab juga diminta meningkatkan perannya untuk membuka pasar di luar daerah bagi produk yang dihasilkan masyarakat. (pit)