Jaksa Buru Pelaku Rasuah Dana Kasbon Inhu

Administrator - Senin,15 November 2021 - 19:39:31 wib
Jaksa Buru Pelaku Rasuah Dana Kasbon Inhu
Aspidsus Kejati Riau, Tri Joko. Foto: RBC

RADARRIAUNET.COM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau berkomitmen menuntaskan kasus besar yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Tri Joko didampingi Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Dzakiyul Fikri, Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Rizki dan Kasipenkum Marvelous.

Dalam proses penyidikan, jaksa penyidik sudah memeriksa Mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hulu, Raja Marwan Ibrahim, dan pejabat Pemkab Inhu lainnya.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hulu, Raja Marwan Ibrahim, diperiksa jaksa penyidik Pidana Khusus Kejati Riau.

Ia dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana kasbon Rp114 miliar. Raja Marwan memberikan keterangan kepada jaksa penyidik.

Ketika ditemui di sela-sela pemeriksaan, pria berkaca mata itu membenarkan dipanggil terkait dana kasbon tahun 2005-2009.

"Ya," ujarnya. Raja Marwan tidak bersedia memberi penjelasan banyak terkait siapa saja yang belum mengembalikan dana kasbon tersebut.

Begitu juga terkait kasbon oleh dirinya, Raja Marwan mengaku sudah mengembalikannya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, menyebutkan, jaksa penyidik masih memanggil saksi-saksi terkait kasus kasbon Rp114 miliar.

"Pemanggilan saksi-saksi dalam proses penyidikan," kata Muspidauan.

Penanganan perkara ini merupakan kelanjutan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman.

Saat ini, Thamsir sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

Sebelumnya, jaksa penyidik sudah meminta keterangan 10 saksi, termasuk di antaranya Sekdakab Inhu, Hendrizal.

Belum lama ini, tim Pidsus juga turun ke Inhu untuk mengumpulkan bukti-bukti di sejumlah OPD.

Jaksa penyidik juga masih memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat kasbon tersebut.

Diketahui, selain Thamsir Rachman, kasbon juga dilakukan sejumlah PNS dan anggota dewan di Inhu.

Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi menegaskan akan mengejar orang-orang yang terlibat dalam kasbon tersebut.

"Kita kejar orang-orang yang belum mengembalikan (uang kerugian negara). Lalu orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pidana itu kita kejar juga," terang Hilman menyitat cakaplah.com.

Dalam kasus ini, Thamsir sudah divonis 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung RI.

Selain penjara, MA juga menghukum membayar denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara Rp28,8 miliar atau subsider 2 tahun kurungan.

Thamsir dinyatakan bersalah sesuai pasal 2 junto pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 KUHPidana.

Dalam kasus ini, Thamsir diduga tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kas bon daerah tahun 2005-2009 sebesar Rp114.662.203.509.

Dana yang dikeluarkan itu, tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap.

Dana ratusan miliar itu tersebar di lima kelompok pengajuan pembayaran. Pertama, kas bon dari Sekdakab Inhu sebesar Rp46.577.403.000.

Kedua, kasbon pimpinan dan sebagian anggota dewan DPRD Inhu sebesar Rp18.690.000.000. Ketiga, kasbon yang diajukan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Bendahara Sekwan Inhu sebesar Rp6.219.545.508.

Keempat, kas bon yang dibuat oleh pejabat SKPD Inhu untuk panjar pelaksanan kegiatan di SKPS senilai Rp19.681.461.972. Kelima, kasbon pihak ketiga atau rekanan, untuk panjar proyek termin sebanyak Rp23.493.793.029.

Permintaan kas bon itu dilakukan secara lisan selama empat tahun. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp45,1 miliar.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Raharjo Budi Kisnanto menyebut, penanganan perkara dugaan korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008 senilai Rp114 miliar, masih berlanjut. Namun penanganannya bukan dalam tahap penyidikan seperti yang diwartakan selama ini, melainkan masih tahap penyelidikan.

Dalam tahap ini, kata Raharjo, Jaksa masih berupaya mengumpulkan alat bukti guna mencari peristiwa pidana dalam perkara itu.

Pernyataan Raharjo berbeda dengan keterangan yang disampaikan Hilman Azazi sebelumnya. Dikatakan dia, pengusutan perkara ini telah masuk dalam tahap penyidikan.

Dalam tahap ini, sejumlah saksi yang diduga mengetahui dana kasbon sebesar Rp114 miliar itu, telah diperiksa.

"Masih. Masih terus manggil saksi," ujar Hilman Azazi saat masih menjabat Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

Menurut Hilman, proses penyidikan saat ini lebih fokus kepada calon tersangka yang belum diproses hingga sekarang. Diyakini calon tersangka itu lebih dari satu orang.

"Ini kan masih ada calon-calon tersangka yang tersisa yang dulunya belum terseret," beber mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) itu.

"Dan juga mengoptimalisasi hasil putusan Thamsir Rahman (terpidana sebelumnya,red)," sambung Jaksa yang saat ini bertugas di Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun saksi yang telah diperiksa, di antaranya Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra. Pria yang akrab disapa Yayan itu menjalani pemeriksaan pada awal Maret 2021 kemarin.

Pemeriksaan Yayan bukan tanpa alasan. Dia diduga menikmati uang yang menjadi persoalan dalam perkara ini saat masih bertugas di Inhu. Adapun nilainya sekitar Rp250 juta.

Sebelumnya, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap Hendrizal. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhir Februari 2021 lalu itu diketahui merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhu dalam perkara tersebut.

Selain Hendrizal, saat itu ada tiga lainnya yang ikut diperiksa. Mereka berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu. Adapun ketiga ASN itu di antaranya Erlina, Ibrahim Alimin dan Boyke Sitinjak.

Dua nama yang disebutkan terakhir, juga pernah diperiksa sebelumnya bersama Hendrizal. Ibrahim Alimin adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, sementara Boyke Sitinjak adalah Inspektur Inhu.

Dalam pengusutan perkara ini, tim dari Kejati Riau juga telah turun ke Kabupaten Inhu. Yakni, dengan mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Bupati Inhu, Thamsir Rahman. Pasalnya, tiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Diketahui, mantan Bupati Inhu Thamsir Rahman telah dijebloskan ke penjara pada 11 Januari 2016 lalu. Dia dinyatakan bersalah melakukan rasuah tersebut, dan dihukum 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dia juga diwajibkan membayar uang uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp28,8 miliar subsider 2 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Thamsir dinyatakan tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kasbon daerah tahun 2005-2009 sebesar Rp114.662.203.509. Dana yang dikeluarkan itu, tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap, yaitu harus adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dana ratusan miliar itu, tersebar di lima kelompok pengajuan pembayaran. Pertama, kas bon dari Sekdakab Inhu sebesar Rp46.577.403.000. Kedua, kasbon pimpinan dan sebagian anggota DPRD Inhu sebesar Rp18.690.000.000. Ketiga, kasbon yang diajukan Sekretaris dan Bendahara DPRD Inhu sebesar Rp6.219.545.508.

Keempat, kasbon yang dibuat oleh pejabat SKPD Inhu untuk panjar pelaksanan kegiatan di SKPD senilai Rp19.681.461.972. Kelima, kasbon pihak ketiga atau rekanan, untuk panjar proyek termin sebanyak Rp23.493.793.029.

Permintaan kasbon itu dilakukan secara lisan selama empat tahun. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp45,1 miliar.

Dalam penyidikan lanjutan ini, sejumlah pihak telah diperiksa. Di antaranya, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra. Pria yang akrab disapa Yayan itu menjalani pemeriksaan pada awal Maret 2021 kemarin.

Pemeriksaan Yayan bukan tanpa alasan. Dia diduga menikmati uang yang menjadi persoalan dalam perkara ini saat masih bertugas di Inhu. Adapun nilainya sekitar Rp250 juta.

Sebelumnya, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap Hendrizal. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhir Februari 2021 lalu itu diketahui merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhu dalam perkara tersebut.

Selain Hendrizal, saat itu ada tiga lainnya yang ikut diperiksa. Mereka berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu. Adapun ketiga ASN itu di antaranya Erlina, Ibrahim Alimin dan Boyke Sitinjak.

Dua nama yang disebutkan terakhir, juga pernah diperiksa sebelumnya bersama Hendrizal. Ibrahim Alimin adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, sementara Boyke Sitinjak adalah Inspektur Inhu.

Dalam pengusutan perkara ini, tim dari Kejati Riau juga telah turun ke Kabupaten Inhu. Yakni, dengan mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten setempat.

Diketahui, mantan Bupati Inhu Thamsir Rahman telah dijebloskan ke penjara pada 11 Januari 2016 lalu. Dia dinyatakan bersalah melakukan rasuah tersebut, dan dihukum 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dia juga diwajibkan membayar uang uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp28,8 miliar subsider 2 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Thamsir dinyatakan tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kasbon daerah tahun 2005-2009 sebesar Rp114.662.203.509. Dana yang dikeluarkan itu, tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap, yaitu harus adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dana ratusan miliar itu, tersebar di lima kelompok pengajuan pembayaran. Pertama, kas bon dari Sekdakab Inhu sebesar Rp46.577.403.000. Kedua, kasbon pimpinan dan sebagian anggota DPRD Inhu sebesar Rp18.690.000.000. Ketiga, kasbon yang diajukan Sekretaris dan Bendahara DPRD Inhu sebesar Rp6.219.545.508.

Keempat, kasbon yang dibuat oleh pejabat SKPD Inhu untuk panjar pelaksanan kegiatan di SKPD senilai Rp19.681.461.972. Kelima, kasbon pihak ketiga atau rekanan, untuk panjar proyek termin sebanyak Rp23.493.793.029.

Permintaan kasbon itu dilakukan secara lisan selama empat tahun. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp45,1 miliar.

RR/CPL/RMC