Radar Riau | Jakarta - Keluhan terkait dengan sengketa lahan atau permasalahan agraria banyak diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.
Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pengaduan masyarakat (dumas) yang dilaporkan ke Kemenkopolhukam adalah terkait dengan sengketa lahan atau permasalahan agraria mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.
"50 persen atau lebih, adalah permasalahan agraria, permasalahan tanah, permasalahan sengketa tumpang tindih, permasalahan semuanya adalah permasalahan rakyat," jelas Hadi saat kegiatan halal bi halal di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (18 April 2024).
Menurut Hadi permasalahan agraria yang dialami oleh rakyat itu harus diselesaikan. Pengalaman sebelumnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menjadi modal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
" Banyak tugas lainnya yang perlu diselesaikan karena kementerian tersebut harus menjaga stabilitas nasional, mulai dari aspek politik, hukum, dan keamanan. Stabilitas tersebut bisa tercipta, antara lain dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga lain," ucap Menkopolhukam.
"Kita bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara, di lingkungan Kementerian Polhukam ini berkat kerjasama," tambahnya.
Menyikapi hal itu, Hadi mengajak para pegawai di Kemenkopolhukam menjadikan momen halal bi halal itu menjadi refleksi bagi pekerjaan sehari-hari demi menjawab permasalahan rakyat.
"Kebersamaan ini adalah satu budaya, satu kebiasaan bagi seluruh warga Indonesia, saling mengisi satu sama lain," pungkasnya.
(IG)