Badan Anggaran DPRD Riau Raker TAPD

Administrator - Kamis,18 November 2021 - 16:23:17 wib
Badan Anggaran DPRD Riau Raker TAPD
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau. Foto: Hms

RADARRIAUNET.COM: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau bersama perangkat daerah terkait dalam rangka Pembahasan tentang rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau T.A 2022, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, Rabu  17 November 2021.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho dan Hardianto, serta diikuti oleh anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya.

Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF. Hariyanto dan anggota TAPD lainnya.

Rapat ini diikuti oleh 12 OPD, yaitu Dinas Perpustakaan, Dinas Satpol PP, Dinas Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Disnakertrans, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perhubungan, dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau (Setwan).

Pada rapat tersebut masing-masing Kepala Dinas menyampaikan pagu PPAS tahun anggaran 2022, Pagu PPAS sementara dan Pagu setelah mengalami rasionalisasi.

Diawal rapat Almainis mengingatkan kembali kepada OPD Satpol PP, agar lebih mengawasi masyarakat yang berjualan di pinggir jalan.

“Saya tidak melarang untuk masyarakat berjualan tetapi saya berharap berjualanlah pada tempatnya agar tidak menimbulkan kemacetan di jalanan,”tuturnya.

Pada OPD DPMPTSP, Agung Nugroho minta penjelasan sedikit perihal perizinan tanah timbun.

“Apakah ini tidak punya surat pengurusan perizinan yang aktif dan hidup sehingga banyak orang-orang kecil yang ditangkapi?,” terang Agung.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP mengatakan bahwa selama dua tahun ini terkait regulasi yang ini sudah ditarik kewenangannya oleh pemerintah pusat sehingga sama sekali kita tidak punya izin perihal ini.

Markarius Anwar juga menanyakan kepada OPD Disnakertrans terkait program padat karya semenitas perbaikan jalan apakah ada masyarakat yang diikutsertakan dalam program ini atau belum ada masyarakat yang ikut ikutserta.

Kabag Disnakertrans menjawab hal tersebut, untuk teknis pembuatan jalan itu kewenangannya ada di Dinas PUPR. Padat karya yang bisa dilaksanakan seperti produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, salon, dan menjahit.

Lebih lanjut, pemaparan pagu anggaran dari Kadis Sosial terkait panti disabilitas.

Di akhir rapat, Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman mengatakan terimakasih untuk OPD yang telah hadir. Untuk tahap pertama Banggar sudah selesai dengan TAPD, dan selanjutnya tahap berikutnya finalisasi platform belanjanya.

Bakan baru-baru ini Komisi III DPRD Provinsi Riau Mengadakan Rapat Kerja Tentang Pembahasan Anggaran tahun 2022 dengan OPD dan Mitra Kerja (DPKAD). Bertempat diruang rapat komisi III DPRD Provinsi Riau.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III Husaimi Hamidi dan Wakil Ketua Komisi III Karmila Sari beserta anggota lain nya yaitu Eva Yuliana , Syamsurizal dan Sugeng Pranoto. Dihadiri juga oleh Kepala BPKAD Indra beserta jajaran nya. Husaimi Hamidi menanyakan kepada Kepala BPKAD untuk tahun 2021 apa saja yang sudah terealisasikan dan mengenai lahan dan aset provinsi apa saja yang sudah dilakukan.

Indra menjelaskan terkait dengan kegiatan tahun 2021 kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, sedangkan untuk tahun 2022 kita sudah melakukan pembahasan dan ada kesepakatan yang kita setujui dan ada juga pengurangan anggaran, terkait dengan pengurangan kami diminta untuk mengurangi lagi terkait KUA-PPAS kemarin.

Sementara untuk realisasi tahun 2021 terkait dengan rumah layak huni Pekanbaru , Rokan Hulu dan Kampar sudah melakukan penyaluran tahap satu , untuk bantuan keuangan desa sudah diproses tinggal menunggu sekitar 500 desa lagi untuk melengkapi dokumen.

Dan terkait dengan aset dan lahan, aset banyak tidak terurus dan banyak kendala kendala yang harus dihadapi untuk pelaksanaan nya, diawal kita memang berprinsip berkenaan untuk aset kita terkait pengamanan aset yang ada di kabupaten dan kota akan menjadi perhatian untuk kami semua.

Serta DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau, dan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau No. 19 Tahun 2018 tentang retribusi daerah sekaligus pembentukan Pansus, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, dan Hardianto.

Paripurna ini juga dihadiri oleh ketua atau perwakilan komisi dan ketua atau perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau beserta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat paripurna ini secara virtual.
Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.

Paripurna ini diawali dengan agenda pertama, yaitu pembentukan Pansus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau.

Dari hasil rapat tersebut, ditetapkan bahwa Ketua Pansus Marwan Yohanis, Wakil Ketua Pansus Robin P. Hutagalung, beserta anggota Pansus, yaitu Amyurlis alias Ucok, Yanti Komalasari, Iwandi, Tumpal Hutabarat, Manahara Napitupulu, Ust. Suhaidi, Ardiansyah, Abdul Kasim, Sulaima, Mardianto Manan, Abu Khoiri, Sardiyono dan Ali Rahmat Harahap.

Kemudian, dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau No. 19 Tahun 2018 tentang retribusi daerah sekaligus pembentukan Pansus.

Bahkan pada minggu lalu Panitia khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah Riau resmi dibentuk.

Pansus tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPRD Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto. Turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, serta pejabat terkait di lingkungan Pemprov Riau. Adapun yang mendapat amanah untuk menjadi ketua Ranperda tentang penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah Riau, yaitu Makarius Anwar dan Wakil Ketua Husaimi Hamidi dengan jumlah anggota 15 orang.

Selain pembentukan pansus, sidang paripurna kali ini sekaligus juga melaksanakan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang penambahan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah Riau, yang disampaikan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto.

Hardianto menyampaikan hendaknya pansus ini dapat bekerja segera sehingga nanti menjadi Perda yang berkualitas dan menjadi payung hukum bagi Pemprov Riau melakukan penambahan penyertaan modal di PT Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah Riau yang merupakan BUMD Riau.

"Alhamdulillah paripurna hari ini jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah Riau berjalan lancar," ujarnya.

Sementara itu, Sekdaprov Riau menyampaikan, terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan tentang ranperda ini.

Ia berharap hadirnya Ranperda tersebut dapat menjadikan PT. Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah Riau dapat menjadi perusahaan daerah yang lebih maju dan terbilang.

SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau menyadari dalam memberikan tanggapan ini mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun sebutnya, pada prinsipnya saran dan masukan kiranya dapat dibahas dalam rapat Pansus nantinya.

"Kami meminta dukungan kita semua agar Ranperda ini dapat disetujui dalam waktu yang tidak begitu lama," ungkapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Riau (DPRD) Riau sahkan rancangan perubahan APBD Riau 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang dilaksanakan melalui rapat paripurna laporan akhir badan anggaran (Banggar) DPRD Riau melalui juru bicara Kelmi Amri.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Riau Yulisman didampingi Syafaruddin Poti, Agung Nugroho dan Hardianto.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp9.690 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 Rp. 9.132 triliun.

"Kami selaku pimpinan DPRD Riau mengucapkan terimakasih kepada badan anggaran, komisi-komisi, TAPD, OPD provinsi Riau yang telah bekerja keras sehingga rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2021 dapat kita sahkan," Kata Yulisman.

Badan Anggaran DPRD Riau merekomendasikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam APBD Perubahan untuk penanggulangan Covid-19.

Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Kelmi Amri dalam mengatakan yang terpenting Pemprov harus melakukan pengendalian laju penyebaran Covid-19 dan harus meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan (Prokes).

Selain persoalan Covid-19, Banggar juga merekomendasikan beberapa hal strategis lainnya antara lain kesehatan, pajak dan lainnya.

"Kemudian Pemprov harus melakukan perencanaan matang soal vaksinasi, untuk pihak dan masyarakat mana saja yang dapat divaksin. Kemudian menjalankan bantuan sosial dalam bentuk sembako, terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Kelmi.

Selanjutnya, Pemprov Riau diminta menggunakan cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Banggar juga menyorot vaksinasi yang masih rendah, dimana vaksin pertama 31 persen sementara vaksin kedua 19 persen.

"Banggar merekomendasikan bekerjasama dengan pemuka agama, melakukan edukasi agar mau disuntik vaksin. Mengedepankan cara persuasif. Mengampanyekan jangan ragu untuk vaksin, vaksin aman dan halal," katanya.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengucapkan terimakasih kepada pimpinan, Banggar, Komisi DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sudah bekerja keras dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Riau tahun 2021.

Dengan kerja keras semua pihak tersebut, APBD Perubahan Riau tahun 2021 akhirnya resmi disahkan.

"Allhamdulilah hari ini sudah disepakati, dan sudah disahkan APBD perubahan Riau tahun 2021. Terimakasih kepada pimpinan dewan, Banggar, komisi dan TAPD yang sudah bekerja siang dan laman, bahkan sabtu dan minggu, dan juga ikut hadir, semoga ini menjadi amal ibadah kita," ucap Syamsuar

Setelah disahkan oleh DPRD Riau, lanjut Gubri, pihaknya akan melaporkan APBD Perubahan ini ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

"Nanti kita sampaikan ke Menteri dalam negeri dan sama-sama kita tunggu hasil evaluasinya. Harapan kita tentu ini bisa segera dijalankan," ujarnya.

Jika hasil evaluasi dari Mendagri sudah disampaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh TAPD, maka dirinya berharap APBD Perubahan ini bisa segera dijalankan.

Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD Perubahan bisa langsung dikerjakan sampai akhir tahun nanti.

"Tadi ada juga beberapa rekomendasi dari Banggar, ini juga akan menjadi perhatian kami, dan kami laksanakan, terimakasih saran dari Banggar dan itu akan menjadi pedoman bagi semua kepala dinas yang sekarang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakannya,"ungkapnya.

Bahkan DPRD Provinsi Riau membentuk panitia khusus penyelesaian sengketa lahan perkebunan mengingat kasus itu masih tinggi yang melibatkan masyarakat dan korporasi.

"Tingginya kasus konflik agraria yang memicu perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan menjadi dasar DPRD Riau untuk menginisiasi pembentukan pansus penyelesaian sengketa lahan," kata anggota DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanis di Pekanbaru.

Kesepakatan DPRD Riau membentuk pansus yang menangani sengketa lahan itu sesuai dengan hasil rapat paripurna.

Marwan mengatakan sesuai data dari sejumlah "civil society" bahwa. sepanjang 2016-2018 konflik lahan di Riau mencapai 185 kasus dengan luas lahan sengketa sekitar 283.277 hektare sehingga diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan potret buram persoalan lahan di Bumi Lancang Kuning ini.

"Pembentukan pansus ini didukung dengan adanya laporan masyarakat yang masuk ke DPRD Riau di antaranya masyarakat Kenegerian Benai, Siberakun, Kopa di Kuantan Singingi dengan perusahaan. Kemudian di Tapung Hilir, Penghentian Raja, Petapahan, dan masih banyak lagi daerah di Riau ini," kata Marwan yang merupakan inisiator pembentukan pansus.

Sejumlah fakta mengejutkan sering menjadi temuan DPRD Riau saat berupaya menyelesaikan kisruh perusahaan dengan masyarakat. Salah satunya, temuan aneh perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perusahaan yang seharusnya berakhir pada 2018 namun sudah diperpanjang 13 tahun sebelum berakhir HGU itu.

"Ini sebagai bukti adanya proses yang tidak benar sehingga konflik semacam ini menuntut ranah kebijakan yang harus segera diselesaikan secara tuntas," kata Marwan.

Tak sebatas itu, katanya, ada sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus hukum yang berkaitan dengan pemberian izin mengubah status lahan dengan melakukan tindakan melawan hukum guna mendapatkan legalitas lahan tersebut. Alasan ini menjadi pijakan untuk mengentaskan benang kusut kasus sengketa lahan.

"Begitu juga beberapa kepala daerah di Riau tersangkut masalah hukum terkait lahan, jadi inilah dasar kita untuk mengusulkan pansus penyelesaian sengketa lahan," ujar Marwan.

Menurut Marwan, target pansus membuat rekomendasi setelah menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik lahan tersebut. "Jadi kita ingin meluruskan semuanya, termasuk soal dari mana didapat izin HGU perusahaan ini, kami akan selesaikan tugas dan sampaikan rekomendasi ke pemegang kebijakan," ujar Marwan.

Terkait konflik lahan, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, menyatakan, mereka bersama pemangku kebijakan terkait akan mendalami konflik PT Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar dengan mantan karyawan yang menyebabkan ratusan anak terlantar.

"Kami sudah mendapat laporan dari Komnas Perlindungan Anak Riau bahwa terjadi konflik yang berujung pada pengusiran karyawan oleh perusahaan. Akibatnya anak-anaknya menjadi korban karena tidak ada tempat tinggal," kata dia, di Pekanbaru.

Saat ini personel di Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin juga telah mendirikan tenda darurat untuk menampung sementara karyawan berikut keluarganya yang terusir itu.

"Saya bersama OPD terkait akan turun ke lokasi konflik. Kami ingin tahu yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kondisi riilnya. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang terjadi di Riau ini," kata dia.

Kisruh berawal saat pengusiran secara paksa dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerja yang sudah diberhentikan.

Namun eks buruh yang di-PHK itu menolak untuk keluar dari rumah karena perusahaan diduga belum memenuhi hak-hak mereka.

Dampaknya seratusan anak-anak eks pekerja juga terlantar akibat konflik tersebut.

"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi mereka juga tidak ada opsi tempat tinggal lain yang mengakibatkan banyak anak-anak terlantar. Kami akan menelusuri duduk perkaranya. Kalau bisa kami akan bentuk pansus," kata dia.

Tak sebatas itu, PT Padasa Enam Utama juga masuk dalam "daftar merah" temuan pansus monitoring lahan dan perizinan yang telah dibentuk DPRD Riau beberapa tahun lalu.

Agung mengatakan pihaknya akan memanggil perusahaan sawit itu guna menelusuri terkait izin perusahaan.

"Kita akan buka kembali data dari pansus monitoring lahan. Kita akan panggil PT Padasa. Tapi sebelum itu kami akan turun dulu untuk untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang merupakan mantan pekerja," kata dia.

Sebelumnya, pihak PT Padasa Enam Utama melalui Corporate Lawyer Rekanan, Rusdinur, menjelaskan tindakan pengosongan perusahaan itu adalah sah secara hukum untuk mengamankan aset perusahaan, karena yang menempati statusnya bukan karyawan perusahaan sehingga mereka tidak berhak menguasai fasilitas tersebut.

Perusahaan mengklaim sudah berulang kali melayangkan peringatan secara persuasif kepada para mantan pekerja.

"Kami tegaskan PT Padasa bekerja dan beroperasi atas izin dan prosedur yang resmi dari negara. Kemudian tindakan pengosongan yang dilakukan kemarin adalah tindakan yang sah secara hukum, karena mereka statusnya bukan karyawan perusahaan," ucap Rusdinur.

Keinginan membentuk pansus ini disokong seluruh fraksi yang ada di DPRD Riau.

Marwan Yohanis dari Komisi V DPRD Riau dalam rapat paripurna, Senin 11 Oktober 2021 mengatakan persoalan konflik lahan antara masyarakat perlu segera dicarikan jalan keluar. Salah satunya dengan membentuk pansus konflik lahan di Provinsi Riau.

RR/HUMAS/TRC/RPC/ADV