Sumbangsih untuk Negeri Tercinta

RADARRIAUNET.COM: Peringatan Hari Juang TNI AD hakikatnya ialah momen untuk menyegarkan kembali komitmen TNI AD mengabdi kepada rakyat. Menjadi sangat relevan bila tema yang diusung pada 2019 ini TNI AD adalah kita. Kita bermakna TNI itu sendiri, rakyat, dan elemen bangsa lainnya.

Hari Juang TNI AD terinspirasi dari peristiwa Palagan Ambarawa ketika pasukan Divisi V TKR di bawah pimpinan Kolonel Soedirman berjuang bersama rakyat guna menghadang pasukan sekutu dan Belanda, serta mempertahankan kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme.

Persenjataan modern serta keunggulan taktik dan strategi pasukan sekutu nyatanya tidak mampu membendung semangat nasionalisme dan patriotisme prajurit TKR, yang saat itu berjuang bersama rakyat dan hanya dilengkapi dengan senjata rampasan.

Berkat kobaran semangat kemerdekaan yang menggelora serta keikhlasan mengorbankan jiwa dan raga, akhirnya pasukan sekutu dapat dipukul mundur dari Ambarawa pada 15 Desember 1945. Pertempuran tersebut menjadi tonggak sejarah kemenangan gemilang TKR yang berjuang bersama rakyat sehingga Indonesia yang masih berusia muda tetap tegak berdiri.

Nilai-nilai sejarah dan kepejuang­an Palagan Ambarawa tersebut diabadikan TNI AD sebagai Hari Juang TNI AD. Keputusan Presiden RI No 163/1999 direalisasikan dengan Keputusan Kasad No Kep/1000/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, semula hari Juang Kartika berubah menjadi Hari Juang TNI AD. Palagan Ambarawa mengajarkan tentang kekuatan dan kehebatan dari suatu kolaborasi seluruh rakyat dengan segala pe­rannya untuk bersama-sama menghadapi musuh atau ancaman yang merongrong eksistensi bangsa. Di masa kini, musuh itu dapat berupa ancaman dari luar negeri, seperti invasi militer atau ancaman dari dalam negeri berupa separatisme, subversi, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

Ancaman terbesar

Di era informasi dan globalisasi ini, ancaman terbesar yang paling kita rasakan datang dari dalam negeri ialah potensi perpecahan bangsa, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta serangan budaya menjadi ancaman nyata. Meskipun tidak tampak sebagai ancaman, efek yang dirasakan dapat merusak generasi bangsa, suatu efek yang lebih parah tanpa perlu bersusah payah mengerahkan kekuatan senjata.

Sasaran utamanya ialah meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, politik, sosial/budaya, dan hankam sehingga bangsa diserang lemah dari dalam tanpa perlawanan karena tidak jelas siapa musuh yang dihadapi. Saat bangsa dan pemerintah yang legitimate runtuh, negara dalam keadaan chaos. Maka itu, kepentingan asing mendapat legalitas intervensi dengan alasan perlindungan terhadap HAM dan hak-hak sipil. Inilah kira-kira skenario perang modern yang saat ini tengah dipelajari banyak pakar strategi dan geopolitik di dunia.

Di sinilah profesionalisme TNI kembali diuji. Kita harus yakin akan sinergitas kekuatan TNI, rakyat, dan elemen bangsa lain dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam kondisi ini, diskursus peran TNI dalam menjawab tantangan yang kompleks dan multidimensional tersebut perlu digarisbawahi prinsip politik TNI ialah politik negara.

Jenderal Soedirman pernah menyampaikan bahwa TNI bekerja tidak berdasarkan kepentingan politik atau golongan, tetapi demi bangsa dan negara. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa negara dan militer tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan dan saling menguatkan.

Salah satu pakar ilmu politik Samuel P Huntington, dalam bukunya The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil Military Relations, menyatakan bahwa militer yang profesional ialah militer yang memenuhi tiga syarat, yakni memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu-ilmu militer dan perang untuk mengamankan bangsa dan negara, memiliki tanggung jawab untuk mengamankan semua proses penyelenggaraan negara berdasarkan pada supremasi sipil, HAM, dan demokrasi, serta memiliki jiwa korsa sehingga dapat bekerja di bawah satu komando dan satu perintah dalam pelaksanaan tugas.

Dengan kata lain, Huntington ingin menyatakan bahwa militer yang profesional ialah militer yang netral dalam politik, berada di atas semua kepentingan politik dan berkomitmen terhadap fungsi pertahanan dan kontrol terhadap negara dalam kerangka demokrasi.

Pandangan tersebut sejalan dengan mekanisme hubungan militer Indonesia dan negara demokrasi saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 Pasal 2 (d) Tentara profesional adalah yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahtera­annya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa TNI telah beradaptasi dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan dan integritas NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagaimana TNI AD mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM-nya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut? Sementara itu, ancaman yang di­hadapi tidak selalu nyata, tapi secara konsisten menyerang segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Kemanunggalan yang kuat antara TNI dan rakyat merupakan kunci keberhasilan untuk menghadapi ancaman terkini. TNI perlu bersyukur atas tingginya kepercayaan rakyat dan elemen bangsa lainnya terhadap peran TNI dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. TNI AD semakin banyak dilibatkan pemerintah untuk membantu pelaksanaan program-program unggulan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD yang diimplementasikan dalam kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), berbagai program Upsus (Upaya Khusus) bidang pertanian dan Bulog, program kesehatan masyarakat bersama Kemenkes, pendidikan di daerah terpencil bersama Kemendikbud, program pembuat­an dan percepatan infrastruktur (jalan/jembatan) di pedalaman dan perbatasan bersama Kementerian PU-Pera, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama BNPB dan Kementerian PU-Pera, serta berbagai program lintas sektoral lainnya, bukan sama sekali di luar legalitas TNI.

Program-program tersebut merupakan penjabaran dari upaya pemberdayaan potensi pertahanan negara yang tujuan akhirnya ialah meningkatkan daya tahan bangsa terhadap ancaman multidimensio­nal dengan turut membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Nilai profesionalisme

Kontribusi aktif TNI tersebut tidak hanya diberikan dalam lingkup kelembagaan. Bahkan, ketika prajurit TNI meninggalkan dinas militer aktif dan terjun menjadi sipil murni tidak sedikit, di antaranya yang sukses di ranah wirausaha, politik, dan sosial. Pada prinsipnya pengabdian prajurit kepada rakyat, bangsa, dan negara tercinta dapat dilakukan di berbagai bidang. Itulah mengapa TNI AD membuka diri dan legawa merelakan sebagian personelnya yang terpilih untuk melanjutkan karier di luar kemiliteran.

Mereka yang memilih untuk berjuang di second career tidak serta-merta melepaskan nilai-nilai profesionalisme kemiliteran yang telah terpatri dalam gerak hidupnya selama bertahun-tahun. Justru sikap-sikap khas militer, seperti kepemimpin­an, disiplin pribadi, inisiatif, keberanian, semangat juang, dan pantang menyerah menjadi kualitas pribadi yang dibutuhkan organisasi mana pun. Kualitas ini menjadi jalan pengabdian bagi ‘mantan prajurit’ sebagai duta TNI melalui karier keduanya.

Di pemerintahan, beberapa pejabat tinggi saat ini memiliki latar belakang kemiliteran. Kiprah para purnawirawan dan veteran TNI di dunia politik dan pemerintahan bukan hal baru. Meski tidak semuanya berhaluan politik yang sama, peran penting mereka dalam menjalin masa depan bangsa dan negara masih diakui secara nasional. Infusing (meresapkan/menyebarkan) jiwa pat­riotisme, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme tinggi sebagai bagian dari perikehidupan keprajuritan menjadi nilai-nilai yang dibawa para pensiunan TNI tersebut dalam lingkungan barunya.

Meski bentuk ‘perjuangan’ mereka terkait dengan organisasi dan afiliasi politik, ekonomi dan sosial budaya tidak selalu berhubungan langsung dengan medan tugasnya dulu, tapi kesetiaan kepada negara dan niatan untuk menjaga agar bangsa Indonesia tetap utuh dan kuat berdasarkan Pancasila menjadi tujuan akhir yang telah tertanam dalam hati kecil para ‘sesepuh TNI’ tersebut. Tekad dan semangat pengabdian sebagai prajurit Saptamarga tidak mudah luntur karena merupakan perasaan yang diukir dalam rasa bangga, kesulitan, peluh, darah, dan air mata serta berbagai penderitaan dan bahagia yang bahkan muncul dalam momen antara hidup dan mati yang menjadi memori abadi para veteran ini.

Memang politik dan persaingan yang membedakan wajah-wajah mereka. Namun, bagi kami yang masih aktif, komitmen bela bangsa dan tekad untuk mewujudkan TNI AD yang lebih modern, profesional, serta bermartabat senantiasa menjadi doktrin dan kalimat suci yang kami pegang dalam setiap derap tugas kami walaupun kami jauh dari kriteria insan yang sempurna.

Apa yang dilakukan TNI AD tanpa dukungan aktif rakyat tidak berarti apa-apa melawan pasukan sekutu yang berstatus pemenang Perang Dunia II. Momen Palagan Ambarawa dan palagan-palagan lainnya di seluruh Nusantara hakikatnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita, bangsa Indonesia, cukup kuat untuk menghadapi siapa pun lawan kita. TNI AD memperingati Hari Juang TNI AD pada setiap tahunnya ialah untuk menanamkan keyakinan pada setiap prajuritnya dan senantiasa mengajak setiap komponen masyarakat Indonesia untuk mewarisi semangat dan dedikasi para pejuang bangsa, seperti Panglima Soedirman, Tengku Umar, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, I Gusti Ngurah Rai, dan para kesatria bangsa lainnya.

Keyakinan tinggi dan kuat yang disertai semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme akan memiliki kekuatan yang dahsyat dari sekadar senjata fisik dan teknologi, berjuang dengan hati nurani, dan dibuktikan dengan pengorbanan sampai titik akhir. Inilah persembahan TNI AD melalui peringatan Hari Juang TNI AD untuk negeri tercinta kepada segenap bangsa Indonesia, dengan tetap mengibarkan semangat dan keyakinan; TNI AD adalah kita.

RR/MI