Pemerintah Buka Peluang Mekarkan Papua Tambah Dua Provinsi

RADARRIAUNET.COM:  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka peluang memekarkan kembali Papua dengan menambah jumlah provinsi yang ada. Saat ini ada dua provinsi di Pulau Papua yakni Provinsi Papua dan Papua barat.

Tjahjo menyebut Papua mendapat keistimewaan untuk pemekaran wilayah meski moratarium pemekaran wilayah yang berlaku sejak 2014 silam belum dicabut. "Mohon maaf, saya hari ini memberikan moratorium, memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinisi maupun kabupaten/kota. kecuali nanti ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi dua provinsi di Papua," kata Tjahjo

Tjahjo mengatakan sebenarnya ada banyak usulan pemekaran yang juga baik seperti Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, pemecahan Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Provinsi Nias, dan Provinsi Cirebon,menyitat dari CNNI Selasa (15/10/2019).

Namun, tegasnya, pemerintah masih memilah pemekaran yang berdampak baik bagi masyarakat. Sebab, kata Tjahjo, hanya 23 persen daerah pemekaran yang berhasil sejak 1999. "Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah," ujarnya. Ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, menyampaikan sepuluh tuntutan. Salah satunya terkait pemekaran wilayah.

"Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kita. Menjadi catatan penting, pertama kita minta kepada bapak presiden untuk ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat," ucap Abisai yang juga dikenal sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura tersebut.

Usulan tersebut disambut positif Jokowi. Namun Jokowi tak bisa menjanjikan seluruh permintaan tokoh bisa dikabulkan. "Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga [pemekaran]. Ini kan perlu ada kajian," tegas Jokowi menjawab permintaan tokoh Papua di istana.

Persoalan Papua sendiri kembali meningkat setelah dugaan rasialisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus lalu. Dugaan rasialisme itu kemudian memicu aksi protes yang berujung kerusuhan di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat.

RR/DRS/CNNI