Rapat Paripurna DPRD Riau Diwarnai dengan Kabut Asap

PEKANBARU (RRN) - Kabut asap yang melanda Riau saat ini menjadi pembahasan hangat dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Riau, Senin (7/9/2015). Padahal sidang paripurna ini sendiri membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelestarian Pengembangan Budaya Melayu dan Kearifan Lokal.

Angggota Fraksi PAN Bagus Santoso menyebutkan, kasus kebakaran lahan telah menjadi keresahan dan dampak yang luas terhadap kasus asap. Karena itu Bagus meminta agar ada sikap yang diambil segera untuk masalah ini oleh pemerintah daerah. "Saya melihat kebakaran lahan banyak terjadi di kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) milik perusahaan di Riau. Karena itu perlu sikap tegas, cabut izin perusahaan yang menelantarkan HTI sehingga menyebabkan kebakaran lahan," kata Bagus.

Sikap Bagus mendapat dukungan dari anggota Fraksi PAN lainnya Syamsurizal, dia menyebutkan, ketegasan pemerintah sampai saat ini belum ada untuk menyelesaikan kabut asap yang ada di Riau saat ini. "Pemerintah kita belum ada satu sikap tegas untuk hal ini," sebutnya.
Anggota Fraksi PKB Sugianto juga menilai banyaknya kebakaran lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan di Riau. Ini karena pemerintah tidak tegas untuk memberikan sangsi. "Kasus asap membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat," tegas dia.

Pimpinan sidang Ir. H. Noviwaldy Jusman sempat menawarkan agenda pernyataan sikap terkait kasus asap diantaranya agar Gubernur Riau memberikan ketegasan untuk masalah ini. Kemudian meminta agar pemerintah pusat untuk mengirimkan peralatan untuk memadamkan api serta terakhir, menindak tegas perusahaan pembakar lahan. Namun rapat paripurna diskor beberapa menit karena pro kontra yang disampai anggota Fraksi Golkat H. Masnur yang mengatakan agenda ini tidak tepat untuk disampaikan pada saat ini.  (teu/grc)