Ahok Tawarkan Balai Kota Jadi Tempat Mediasi Buruh dan Menteri

Administrator - Selasa, 01 September 2015 - 10:22:23 wib
Ahok Tawarkan Balai Kota Jadi Tempat Mediasi Buruh dan Menteri
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)--MI/metrotvnews

JAKARTA (RRN) -  Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahja Purnama menawarkan Balai Kota sebagai tempat mediasi buruh dan sejumlah menteri. Orang nomor satu di Jakarta ini mengatakan lebih baik pertemuan buruh dipusatkan pada satu titik.

"Jadi saya tawarkan kalau Menkes dan Menakertrans mau ketemu para buruh, saya bersedia sediakan tempat ini (Balai Kota) biar buruh datengnya dekat. Saya siapin makan deh," kata Ahok di Balai Kota, Senin (31/8/2015) sore.

Hari ini rencananya ribuan buruh bakal mengepung Ibu Kota. Buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa di Bunderan HI dan Istana Presiden.

Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Irjen Tito Karnavian berharap agar serikat buruh tak mengadakan long march, saat melakukan aksi unjuk rasa. Pasalnya aksi unjuk rasa tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas warga Jakarta lainnya.

"Problemnya ini adalah hari kerja, kita dari aparat menghendaki tidak menghalangi, apalagi poinnya cukup penting tentunya kita juga melindungi kepentingan publik yang lainnya. Sehingga saran kami agar dilaksanakan saja di titik tempat berkumpul di silang monas," kata Tito usai mengadakan pertemuan dengan serikat buruh di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (29/8/2015).

Tito berpendapat, demo pada 1 September berbeda dengan demo 1 Mei, yang memang sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. "Karena itu kalau ada penutupan ruas jalan itu hampir menganggu seluruh ruas Jakarta. Masyarakat yang mau beraktivitas menggunakan jalan, ada yang sakit segala macam mau naik ambulans bisa terganggu itu problema kita," terangnya.

Diketahui pada 1 September KSPI, KSP Andigani, Ilhamsyah dan beberapa serikat buruh lain akan melakukan aksi unjuk rasa serentak di 20 provinsi. Said Iqbal mengatakan ada sekitar 48 ribu massa yang datang ke Bundaran HI untuk long march ke Monas.

Adapun beberapa tuntutan mereka antara lain menurunkan harga barang dan BBM, meminta pemerintah mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadinya PHK, menghentikan kemudahan kemudahan masuknya tenaga kerja. (mtvn/n)