Rp 200 Miliar Pendidikan Gratis di Riau, Banggar DPRD Riau Rencanakan Alokasikan Anggaran

Pekanbaru: Rp 200 Miliar Pendidikan Gratis di Riau, Banggar DPRD Riau Rencanakan Alokasikan Anggaran.

Wakil rakyat di DPRD Riau' Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau rencanakan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk pendidikan gratis di Riau.

DPRD Riau merencanakan akan mengalokasikan dana pendidikan gratis untuk tingkat SMA sederajat sebanyak Rp 200 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang juga merupakan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) mengatakan, melihat potensi anggaran yang tersedia saat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pengalokasian pendidikan gratis tersebut.

"Kita akan anggarkan sekitar Rp 200 miliar untuk pendidikan gratis ditingkat SMA. Kalau melihat anggaran kita sangat memungkinkan. Jangan sampai terjadi lagi, ada siswa tidak menerima ijazah karena belum bayar ini itu segala macam," kata Noviwaldy Jusman dikutip dari pekanbaru.tribunnews.com, Selasa (13/11).

Diakui pria yang akrab disapa Dedet ini, pihaknya belum menfixkan rencana tersebut dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau, tapi hal tersebut juga telah ia bicarakan dengan gubernur terpilih, dan gubernur terpilih menurutnya menyetujui hal tersebut.

"Memang belum ada kesepakatan kita dengan pihak Pemprov saat ini. Tapi kalau mereka tidak setuju, nanti kita akan realisasikan dengan gubernur terpilih, karena kita juga sudah bicarakan hal ini dengan gubernur terpilih dan beliau setuju," imbuhnya.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Dedet ini, program pendidikan gratis tersebut akan meliputi, buku gratis, Lembaran Kegiatan Sekolah (LKS), operasional sekolah dan lainnya.

Semua nantinya menurut dia akan dibebankan ke APBD Riau tahun 2019.

"Orangtua selama ini masih terbebani dengan pembelian LKS, buku-buku, dan berbagai pungutan lainnya di sekolah. Jika program ini terlaksana, maka yang demikian akan dibebankan ke APBD Riau, orangtua hanya perlu membeli seragam sekolah dan itu pun dibeli di luar sekolah, tidak di sekolah, agar tak ada muncul persolan lagi," imbuhnya.

Nantinya menurut Dedet sekolah tidak diperkenankan lagi melakukan pungutan yang ujung-ujungnya dibebankan ke orangtua siswa.

Selain itu, peningkatan kualitas guru menurut Dedet juga akan dilakukan, seperti menaikkan insentif guru dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru.

"Adanya peningkatan kualitas guru, siswa tidak perlu les di luar sekolah, sehingga cukup di sekolah saja," ujarnya.

Tpc/Adv