Wujudkan Transparansi, Pemerintahan Handal dan Terpercaya

RADARRIAUNET.COM: Layanan pemerintahan yang berbasis elektronik atau lebih populer disebut dengan istilah Electronic Government (E-Government), sejatinya bukan lagi 'barang' baru bagi jajaran Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau. Sebab, Pemprov Riau sendiri sudah menjalankan sistem elektronik dalam hampir pada semua kegiatan pemerintahan (E-Government) secara efektif hampir sejak dua tahun terakhir.

E-Government yang merupakan bentuk nyata layanan pemerintahan di mana lebih utama ditujukan untuk kelancaran dan kepentingan layanan publik tersebut, bagi Pemprov Riau jelas merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo sebelumnya, demi semata-mata untuk mengedepankan transparansi publik.

Menurut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam berbagai kesempatan kepada awak media daerah ini menyebutkan, bahwa E-Government ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta akseptabilitas yang lebih baik bagi pelayanan publik di daerah ini.

"Melalui E-Government, kita Pemprov Riau ingin memberikan layanan paripurna bagi semua kepentingan publik di daerah ini. Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang memberi layanan publik secara transparan, sekaligus pemerintahan yang handal dan terpercaya. Tentunya semua itu harus dilakukan di semua lini dan jalur birokrasi yang ada di Pemprov Riau. Sehingga, roda pemerintahan dan layanan publik dapat dikontrol secara gampang," ujar Gubernur Riau Andi Rachman.

Makanya, seperti ditegaskan Andi Rachman, seluruh perangkat daerah di jajaran Pemprov Riau baik itu seluruh SKPD maupun unit-unit pelaksana di lapangan di level terendah sekalipun harus sudah menerapkan E-Government. "Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena hal ini sudah menjadi kewajiban dan terutama juga tuntutan masyarakat," tambah Gubernur Riau ini.

E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga dan masyarakat. Kesemua itu mencakup pada seluruh lini, baik itu mulai dari urusan perizinan, bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Seperti diketahui E-government (e-gov), pada intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Dalam kaitan itulah demikian Andi Rachman, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.

"Saya berharap semua unsur dan jajaran Pemprov Riau dapat terus menerus belajar dalam menerapkan kecanggihan teknologi berbasis elektronik ini. Sehingga, penerapan E-Government di lingkup Pemprov Riau dapat terus menerus berjalan lancar dan masyarakat mendapat kemudahan dari semua layanan yang mereka butuhkan. Selain itu, para pimpinan termasuk gubernur sendiri bisa melakukan kontrol dengan gampang," tambah Arsyadjuliandi Rachman.

Selain agar kontrol bisa dilakukan secara gampang, E-Government menurut Gubri Andi Rachman, juga berguna untuk dapat memetakan pegawai dalam penempatan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dan posisi jabatan yang tepat. Sehingga tidak ada lagi, pejabat yang mahir di satu bidang namun ditempatkan di bidang lain. "Tidak ada lagi istilah titipan, saudara atau lainnya. Namun lebih melihat kualitas SDM pejabat sesuai dengan skill-nya," tuturnya.

E-Government Riau Percontohan

Terkait dengan penerapan E-Government di lingkungan Pemprov Riau ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI  Asman Abnur justru mengusulkan Pemprov Riau menjadi percontohan penerapan e-"government" atau pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui logo Riau Go IT.
      
"Implementasi pelayanan publik dengan penerapan teknologi sudah tercermin di Riau. Saya minta pak gubernur Riau untuk siap-siap karena provinsi ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain," kata Asman Abnur dalam kunjungan kerjanya ke Pekanbaru beberapa waktu lalu.
     
Menpan-RB mengatakan, implementasi pelayanan publik dari penerapan e-government merupakan salah satu langkah dalam program percepatan reformasi birokrasi yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo.
      
"Kesadaran sudah dimulai dari pimpinan daerahnya, seperti di Riau Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) penerapan teknologi dalam pelayanan di Samsat dan pelayanan SIM serta gubernur Riau di Badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T)," sebutnya.
     
Diakui Menpan-RB Asman Abnur, dengan pelayanan berbasis E-Government ini jelas mempermudah masyarakat dalam berurusan apa pun, tidak dipersulit lagi. Kalau ada kendala hari ini bisa langsung dilaporkan dengan tombol pengaduan yang langsung terhubung secara "online"," tuturnya.
      
Menurut dia, banyak kemudahan yang diperoleh dengan penerapan sistem teknologi mulai dari transparasi penggunan anggaran, penghematan anggaran yang bisa langsung dihitung, implementasi kegiatan pimpinan, serta kinerja serta realisasi serapan anggaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ditinjau secara langsung.
     
Asman Abnur juga mengapresiasi Riau dapat menghemat anggaran melalui aplikasi e-budgeting atau laporan anggaran secara elekronik sebesar Rp600 miliar.
     
"Riau bisa menghemat 13 persen anggaran dari total Rp6 triliun yakni sebesar Rp600 miliar. Dari penghematan ini, sudah berapa kilometer yang dapat dibangun jalan," kata Asman Abnur.
     
Asman mememuji, penerapan e-budgeting yang merupakan bagian e-government dalam transparasi pelayanan publik, dapat mempermudah pengelolaan anggaran di Bumi Melayu itu.
      
Gubernur Riau Arsyadjuliandi mengatakan melalui logo "Go IT" yang digagas pemerintah membumikan penerapan teknologi di provinsi yang berjuluk "Bumi Lancang Kuning" itu.  "Penerapan teknologi tidak terlepas dari semua aspek kehidupan. Kita ingin membumikan IT di Provinsi Riau ini karena tidak bisa dipungkiri jika ingin melakukan pembangunan di segala sektor, peranan teknologi sangat penting di dalamnya, " kata Arsyadjuliandi Rachman.
       
Dikatakan gubernur, Pemerintah Provinsi Riau mengusung logo "Go IT"  dengan mengedepankan peningkatan kinerja pemerintahan daerah terhadap pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Penerapan Riau Go IT merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Saat ini, kata dia, Riau perlu mengejar penerapan teknologi infirmasi karena dirasa terlambat dalam mengembangkan.
      
Secara rinci dijelaskannya, aplikasi di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Riau sebagai pusat penyebaran informasi di internal Pemerintah Daerah (pemda) maupun kepada masyarakat.
      
Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kata dia, diharapkan segala kemudahan dapat diperoleh masyarakat, investor maupun pelaku usaha. Semua itu demi terwujudnya pelayanan prima dengan didorong sistem pelayanan yang transparansi berbasis teknologi. Pelayanan perizinan juga dengan sasaran para pelaku usaha maupun investor yang melirik potensi investasi di kawasan tersebut.
      
Keterbukaan informasi, tentu terus didorong Pemprov Riau dengan merilis Riau Go IT itu. Penerapan teknologi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pelayan perizinan, melaui website bp2t.riau.go.id.

ZET/ADV-HMS