Pasirpengarayan (RRN) - Bantuan diperlukan untuk menutupi devisit keuangan daerah akibat berkurangnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan gas (Migas) dari Pemerintah Pusat. "Kita berharap Bapak Plt Gubernur Riau (H. Arsyadjuliandi Rachman) dan DPRD Riau menyetujui terkait bantuan keuangan yang kita ajukan Rp 250 miliar.
Kita sudah dua kali surati Pemprov Riau untuk meminta bantuan keuangan, agar seluruh proyek fisik di APBD Murni Rohul 2015 terlaksana seratus persen.Tentu bila ini terealisasi sangat membantu daerah," kata Bupati Rohul Drs H Achmad Msi.
Bupati Achmad menyebutkan, usulan bantuan keuangan daerah yang diusulkannya ke Pemerintah Provinsi Riau, menurut regulasi dan aturan perundang-undangan itu, dibolehkan tidak ada permasalahan.
Selain dasar pemerintah daerah meminta bantuan keuangan ke Pemprov Riau, karena saat ini 90 persen kegiatan fisik di Rohul sudah berjalan, dimana penyerapan keuangan di Rohul sudah mencapai 70 persen dalam waktu lima bulan. Bahkan ada realisasi bangunan fisik siap 100 persen yang dialokasi di APBD Murni Rohul 2015.Bila Pemprov Riau mengucurkan dana bantuan keuangan ke daerah, itu simbiose mutualisme.
"Kabupaten Rohul paling siap menerima bantuan keuangan dari dana APBD Riau.Mudah-mudahan dari pengajuan Rp250 miliar, Pemprov Riau mengucurkan bantuan dana ke Rohul," katanya.
Artinya, penyerapan dana provinsi terbantu dengan dikucrkannya bantuan keuangan ke daerah, disisi lain dapat menyiapkan proyek fisik yang sudah lelang. "Jadi ada dasar kita mendesak Plt Gubri, agar mengucurkan bantuan keuangan ke daerah di APBD Perubahan Riau 2015," terangnya.
Karena, sebut Bupati lagi, saat ini sudah masuk semester kedua dan tinggal 4 bulan lagi hingga akhir tahun 2015.Salah satu membantu provinsi tingginya penyerapan dana, maka Provinsi diharapkan dapat mengucurkan bantuan keuangan ke kabupaten.
"Kita siap membelanjakannya, karena kegiatan proyek yang sudah dianggarkan didalam APBD Rohul 2015, harus dioptimalisasi akibat pengurangan DBH hampir Rp 293 miliar. Tapi dengan adanya bantuan yang dikucurkan pemprov, maka seluruh kegiatan yang ada di APBD murni dapat dilaksanakn 100 persen. Sehingga belanja pemerintah merupakan daya beli ekonomi masyarakat, serapan dana provinsi akan membantu daerah, kemudian sarana yang dibangun bermanfaat," ucapnya lagi.
Bila Pemprov Riau bisa segera merealisasikan bantuan dana ke daerah, maka akan menaikkan nama Plt Gubri di mata warga Rohul. Apalagi bila dana dibantu ke kabupaten/ kota di Riau yang mengalami devisit, tentu akan tinggi serapan dana Provinsi Riau. Achmad berharap, paling lambat Awal September 2015 akan datang, pihaknya sudah mendapatkan gambaran angka pasti berapa bantuan keuangan yang akan di kucurkan Pemprov Riau untuk Rohul.
Sehingga dana tersebut dapat dimasukkan ke APBD Perubahan Rohul 2015. Karena seluruh proyek di APBD Rohul Murni 2015 sudah dilelang. Ditanya tekait Pemkab Rohul telah merencanakan optimalisasi anggaran dengan pemotongan anggaran 25 persen di setiap SKPD Rohul, Bupati mengakuo, bila Pemprov Riau mengucurkan bantuan keuangan daerah sesuai dengan yang diajukan sebesar Rp 250 miliar, maka Pemkab Rohul tidak jadi melakukan optimalisasi.
"Sehingga perlunya ketegasan Pemprov Riau. Bila awal September mendatang sudah jelas angka pasti berapa bantuan keuangan dari Pemprop Riau.Insya Allah kegiatan di APBD murni 2015, tidak ada dilakukan optimalisasi, dalam artian berjalan seluruhnya," harap Bupati, dan perlunya dukungan DPRD Riau.
Achmad meminta anggota DPRD Riau khususnya Dapil Rohul maupun Dapil lain di Riau mendukung pemerintah daerah yang mengalami devisit anggaran akibat pengurangan DBH. "Berharap, anggota DPRD Riau dapat mendorong Plt Gubri segara mengucurkan bantuan keuangan melalui APBD Perubahan 2015, sehingga dana itu tidak menjadi silpa.
Tentunya kalau dana itu menjadi silva, sayang dana bila tidak termanfaatkan. Karena daerah siap untuk memanfaatkannya dalam membangun sarana prasana dibutuhkan masyarakat," tandas Bupati Achmad. (hum)