Bantuan hukum Bagi Warga Miskin Masih Belum Terealisasi, Fraksi PDI-P Sorot Kinerja Pemkab

RADARRIAUNET.COM - Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) Siak menyoroti beberapa kinerja pemerintah Kabupaten Siak dalam tahun 2015 saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang Paripurna penyampaian LKPJ Siak 2015 di ruangan Paripurna, Rabu (3/8/16).

 

Juru bicara Fraksi PDIP Thoha Nasrudin mengatakan fraksinya menyoroti permasalahan dalam kinerja Pemkab satu tahun belakangan ini. Yaitu, bantuan hukum bagi warga miskin pada sekretariat daerah tidak terealisasi sedikitpun atau 0%, kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terealisasi sama sekali atau 0%, kemudian kegiatan Diklat PIM II pada badan kepengawasan daerah terealisasi 1,11%. 

 

“Bagi fraksi PDIP tidak terlaksananya beberapa program kegiatan yang dimaksud perlu evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Siak, apakah karena penghematan anggaran atau dikarenakan perencanaan yang kurang matang, bahkan pelaksanaan program yang kurang di koordinir dengan baik,” tanya Thoha.

 

Namun fraksi PDIP lanjut Thoha, secara umum fraksinya menganggap tidak ada persoalan yang serius dalam kinerja pemerintah kabupaten tahun 2015. Mulai dari realisasi anggaran, belanja daerah, pembiayaan daerah, sampai ekuitas keuangan. Namun jika diteliti lebih seksama, ada terjadi penurunan pada asset sebsar Rp 4.850 Trilyun.

 

“Penurunan asset ini sangat besar, apakah Bupati punya pandangan lain yang perlu disampaikan terkait permasalahan ini,” pukas anggota DPRD Siak yang baru beberapa waktu lalu dilantik tersebut. 

 

 

teu/isc/radarriaunet.com