RADARRIAUNET.COM - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kota Pekanbaru Alek Kurniawan, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan kota Pekanbaru tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tahun 2015 lalu. Dari APBD sebesar Rp 3 triliun turun menjadi kisaran Rp 2 Triliyunan membuat beberapa program yang telah dibuat terpaksa dihentikan sementara.
Hal itu dikarenakan banyaknya rasionalisasi anggaran yang terjadi baik itu dari Pemerintah pusat ataupun dari Pemerintah Provinsi Riau. Akibatnya Pemerintah kota Pekanbaru membuat program dengan skala prioritas.
"Berdasarkan aturan sekarang rencana kerja tahun ini disusun pada tahun sebelumnya, jadi seluruh program yang kita susun berdasarkan estimasi jumlah anggaran yang masuk dari sektor PAD kota Pekanbaru, dana bagi hasil Pemerintah Provinsi dan dana dari Pemerintah Pusat. Itu semua telah dituangkan dalam aturan yang baku baik itu di Provinsi maupun di pusat," jelas Kelapa BPKAD kota Pekanbaru, Alek Kurniawan.
Namun pada tahun berjalan seluruh perkiraan dan estimasi tersebut mengalami perubahan, khusus di Pekanbaru dana bagi hasil sangat berharap dari migas, ketika harga migas anjlok maka DBH akan ikut turun dampaknnya jumlah anggaran yang diplotkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Maka dari itu kita membuat program skala prioritas, yakni program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tetap lanjut sementara program tidak dihentikan sementara," ujarnya.
Adapun program yang dihentikan sementara yakni program multiyears yakni pembangunan kantor baru di Tenayan Raya, pembangunan Jalan lingkar luar kota Pekanbaru. "Itu kita hentikan pembayarannya karena anggaran lebih terfokus pada program prioritas seperti pembanguna Sekolah, Rumah Sakit Kota Pekanbaru, operasional bus transmetro Pekanbaru dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," jelas Alek.
Ketika ditanya kenapa hanya di kota Pekanaru saja merasakan kesulitan ekonomi, Alek menampik hal tersebut, dia menjelaskan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami krisis ekonomi, khusus di Riau kota Pekanbaru adalah barometernya maka dari itu sorotan mengarah di Pekanbaru.
"Tidak benar kota Pekanbaru saja yang mengalami rasionalisasi anggaran, semuanya mengalami hal yang sama. Tapi karena kita ibu kota Provinsi kita yang menjadi sorotan. Buktinya kemarin saya berjumpa dengan salah sorang petinggi dari kabupaten tetangga dia juga mengeluhkan hal yang sama tapi untungnya itu tidak terexpos," singkatnya.
teu/rtc/radarriaunet.com