RADARRIAUNET.COM - Pelaku industri otomotif menilai kebijakan mandatori biodisel B20 kontraproduktif dengan rencana pemerintah menerapkan standar emisi Euro 4. Pasalnya, solar yang dicampur dengan 20 persen minyak sawit tidak sesuai dengan peruntukkan mesin kendaraan bermotor berstandar Euro 4.
Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menegaskan asosiasi mendukung penuh rencana pemerintah menerapkan standar emisi Euro 4 meski sudah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di kasawasan Asia. Dia memastikan seluruh produsen otomotif sudah siap untuk memperoduksi mobil dengan mesin berstandar Euro 4.
"Tapi yang paling penting bagaimana ketersediaan bahan bakarnya," ujarnya, Kamis (12/5).
Bos Hyundai itu justru balik mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menerapkan standar emisi kendaraan eropa itu. Pasalnya, jika dilihat dari kebijakan mandatori biodiesel B20, justru bertentangan dengan semangat untuk menyediakan bahan bakar berkualitas sesuai standar Euro 4.
"Di dunia internasional itu standar solarnya sudah B7, hanya 7 persen kandungan minyak sawitnya. Kita justru mundur, yang sudah standar justru dicampur 20 persen minyak sawit. Bagaimana mau bisa ke Euro 4," tuturnya.
Sikap Pemerintah
Menurut Jongkie, sikap pemerintah terbelah dalam menyikapi hal ini. Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan relatif mendukung penerapan standar emisi Euro 4 dalam rangka mengurangi polusi udara dan mengembangkan industri otomotif nasional. Sebaliknya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru mengakomodir kepetingan pelaku industri kelapa sawit yang tengah berlebih hasil kebunnya akibat kesulitan ekspor melalui kebijakan mandatori B20.
"Parahnya, Pertadex yang merupakan solar berkualitas tinggi justru mau dihapus oleh Pertamina menyusul dijualnya Dexlite yang merupakan B20. Ini kontraproduktif," katanya.
Pada prinsipnya, kata Jongkie, Gaikindo tidak mempermasalahkan kebijakan mandatori B20 selama diimbangi dengan penyediaan bahan bakar berstandar Euro 4. Dengan demikian, mobil berstandar Euro 4 yang diproduksi perusahaan otomotif tetap bisa dijual di pasar dalam negeri.
"Jadi Gaikindo bukannya menolak, kami mendukung mandatori B20. Tapi Pertadex jangan dihapus dong, jadi ada pilihan. Bagi mobil-mobil yang tidak bisa pakai B20 tetap bisa beli Pertadex," tuturnya.
Jongkie mengatakan industri otomotif menjadi yang apaling dirugikan jika kebijakan mandatori B20 dan standar emisi Euro 4 dilangsungkan bersamaan tanpa ada kebijakan penyediaan bahan bakar berkualitas tinggi.
Berdasarkan catatan Gaikindo, lanjut Jongkie, kapasaitas produksi terpasang industri otomotif nasional saat ini mencapai 1,9 juta unit per tahun. Namun, sampai saat ini kapasitas produksi yang terpakai hanya 1,2 juta unit per tahun. Dari total produksi tersebut, sebanyak 1 juta unit mobil dipasarkan di dalam negeri, sedangkan sisanya 200 ribu unit mobil untuk pasar ekspor.
"Jadi masih ada kelebihan kapasitas terpasang 700 ribu unit,' katanya.
Sejalan dengan rencana penerapan standar emisi Euro 4, Sekretariat Kabinet siang ini akan menggelar rapat dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan di sektor terkait.
Pihak-pihak yang diundang adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elekronika (ILMATE) Kemenperin, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Gaikindo.
Alex harefa/cnn/melanie