Udar Pristono Diganjar 13 Tahun Penjara

Administrator - Kamis, 24 Maret 2016 - 14:53:54 wib

Terdakwa terkait pidana dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta tahun 2012 mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebelum sidang mendengarkan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (23/9). MI.

Jakarta (RRN) - Hukuman mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono diperberat menjadi 13 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dia juga didenda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan dalam korupsi pengadaan bus TransJakarta pada 2012-2013.

Udar pun diharuskan membayar uang pengganti Rp6.709.065.000. Apabila tidak dilunasinya, hukumannya terancam ditambah empat tahun penjara.

Anggota Majelis Hakim Krisna Harahap menjelaskan, sejumlah asetnya berupa rumah, apartemen, kondominium antara lain di Bali disita untuk negara. Menurut majelis, Udar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

"Perbuatan mantan Kadis Perhubungan DKI itu, tipikal pejabat negara yang melakukan tipikor karena keserakahan tanpa mengindahkan hak-hak dan kebutuhan masyarakat," kata Krisna, Rabu (23/3/2016).

Majelis hakim perkara tersebut, Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan Abdul Latif. Ketiganya melipatgandakan hukuman Udar yang di tingkat pertama hanya divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi senilai Rp79 juta.

Vonis itu jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Udar agar divonis 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai ada tiga perbuatan pidana dilakukan Udar, yaitu penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut hakim, Pristono hanya terbukti menerima uang senilai Rp79 juta dari Direktur PT Jati Galih Semesta Dedi Rustandi. Perusahaan Dedi merupakan peserta tender pekerjaan perbaikan koridor/halte busway pada Dishub DKI Jakarta.

"Dari fakta yang terungkap terdakwa menerima uang Rp79 juta dari pembelian mobil. Pembelian dilakukan oleh Direktur PT Jati Galih Semesta yang memenangkan tender di Dinas Perhubungan," kata Anggota Majelis Hakim Joko Subagyo saat itu di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mobil yang dimaksud itu mobil dinas berpelat merah merk Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang saat itu dalam proses lelang dengan harga Rp100 juta. Padahal harga lelang dari Dinas Perhubungan DKI hanya Rp22,43 juta.

Ant/ Ogi mtvn/ rrn

Berita Terkait