Kuansing akan Selesaikan Tapal Batas dengan Inhu dan Dharmasraya

Administrator - Rabu, 21 Oktober 2015 - 11:28:11 wib
Kuansing akan Selesaikan Tapal Batas dengan Inhu dan Dharmasraya
Peta wilayah Kuansing ditampilkan saat pembahasan tapal batas dengan Inhu dan Dhamasraya, Selasa (20/10/2015). (foto : humas)

TELUKKUANTAN (RRN) - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau segera menyelesaikan batas wilayah dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah sendiri telah membentuk tim yang akan bekerja menyelesaikan tapal batas ini.


"Kita ingin, persoalan tapal batas baik dengan Inhu maupun dengan Dharmasraya segera selesai, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan," ujar Asisten I Setdakab Kuansing, Erlianto saat memimpin rapat, Selasa (20/10/2015) pagi di Aula Kantor Bupati Kuansing.


Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi, SAg, Kabag Tata Pemerintahan Reffendi Zukman, Kabag Pertanahan Suhasman, Kasatpol PP Erdiansyah, Kepala Dishut Pramudio Nandar, Camat Pucuk Rantau Azizman, Camat Cerenti Latifa Hanum serta kepala desa yang berada di perbatasan.


Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengatakan wilayah Kuansing sudah banyak diambil oleh kabupaten tetangga. Sehingga, sangat merugikan masyarakat. "Setelah kita mendengar keterangan baik dari kepala desa dan tokoh adat setempat, data-data ini akan kita himpun dan akan kita bawa ke Inhu," ujar Erlianto didampingi Suhasman.


Sementara, untuk tapal batas dengan Dharmasraya, Pemkab Kuansing akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau. Sebab, perbatasan tersebut sudah menjadi batas wilayah provinsi. "Kita akan koordinasi supaya batas antar provinsi segera tuntas," ujarnya.

Dikatakannya, Pemkab Kuansing tidak ingin terjadi kasus antara Kampar dan Rohul dalam memperebutkan lima desa. "Oleh karena itu, kita akan upayakan secara damai dan pasti ada tarik ulur. Sebab, dalam peta yang dimiliki oleh kedua kabupaten tersebut, tapal batasnya berada di wilayah kita. Tentunya ini yang menjadi persoalan dan harus segera diselesaikan," pungkas Erlianto.  (hum)