Soal Isu Pemotongan Hak Pegawai Kampar, Anggota Dewan Akan Segera Menindaklanjutiny

BANGKINANG (RRN) - Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Plus DPRD Kampar M. Kasru Syam mengaku sudah pernah mendengar pemotongan hak pegawai di SKPD. Menurut dia, hal itu bukan hal yang baru lagi.

"Tapi dengar-dengar gitu aja. Selintingan dari mereka (Pegawai) secara lisan. Tapi mereka pun nggak berani melapor," ujarnya, Minggu (27/9/2015).

Anggota Komisi II menyatakan, dewan pasti akan menindaklanjuti jika ada laporan dari pegawai yang merasa dirugikan. Menurutnya, pemotongan hak pegawai secara sepihak merupakan bentuk dari penzaliman.

Ia menegaskan, pemotongan itu harus diterima dengan iklas oleh pegawai.

"Seharusnya kalau hak mereka, ya diberikan aja. Kalau mau dipotong, harus seizin pegawainya. Kalau tidak, itu zalim namanya," tandas Kasru.

Diwartakan, pemotongan hak pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar semakin meresahkan. Hal itu dialami hampir seluruh pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).? Tak tanggung-tanggung, pemotongan itu mencapai 40 persen dari seharusnya yang diterima pegawai. (rgn/fn)