Dinas Bina Marga Provinsi Riau Dapat Jatah Anggaran Rp 2,36 Triliun

PEKANBARU (RRN) - Total anggaran untuk Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun 2015 ini mencapai Rp 2,367 triliun. Dari anggaran Rp 2,3 triliun di APBD 2015 sebelumnya, pihak Dinas Bina Marga kemudian mengajukan lagi di RAPBD Perubahan sebanyak Rp 67 miliar.

Sekretaris Komisi D DPRD Riau, Asri Auzar mengatakan, pihaknya belum membahas program dan anggaran yang diajukan oleh Dinas Marga tersebut, karena usulan Bina Marga melalui KUA PPAS RAPBD Perubahan 2015 baru diserahkan Dinas Bina Marga kepada Komisi D DPRD Riau pada Rabu lalu (23/9) lalu.

"Dinas Bina Marga Provinsi Riau telah mengajukan usulan penambahan dana dalam RAPBD Perubahan Riau 2015 sebesar Rp 67 miliar. Usulan Dinas Bina Marga itu sudah kami terima di Komisi D pada hari Rabu lalu, sehingga belum dibahas komisi D," ujar Asri, Jumat (25/9).

Ditambahkan Asri, pihaknya akan membahas bersama dengan satker terkait pada pakan depan, karena Komisi D ingin melihat apakah anggaran itu bisa dilaksanakan atau tidak di APBD Perubahan, mengingat waktu yang tersisa untuk pelaksanaan kegiatan yang semakin sempit, yakni kurang dari tiga bulan lagi.

"Untuk jenis kegiatan yang diajukan dari jumlah Rp 67 miliar tersebut tidak akan jauh bidang tugas Dinas Bina Marga, yakni pembangunan infratstruktu jalan atau jembatan. Nanti akan kita pilah, mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak," tuturnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan APBD murni 2015 yang berjumlah Rp 2,3 triliun, hampir 40 persen atau Rp 800 miliar anggaran di Dinas Bina Marga Provinsi Riau dipastikan tidak dapat dijalankan.

Hal ini menut Asri dikarenakan anggaran yang sudah dialokasikan sebagian bukan kewenangan Pemprov Riau. Selain itu, proyek yang sudah dianggarkan belum memiliki Detail Enginering Design (DED).

Asri merincikan, anggaran sebesar Rp 800 miliar tersebut yang tidak jalan tersebut dikarenakan beberapa hal, di antaranya, bukan kewenangan provinsi untuk mengerjakan, nilainya mencapai Rp 300 miliar lebih, kemudian, Rp 400 miliar lebih tidak memiliki DED. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab minimnya realisasi anggaran APBD 2015 di Riau.

Asri juga menjelaskan, anggaran yang tidak jalan tersebut nantinya bisa dimasukan kembali dalam anggaran tahun 2016 mendatang, melalui pengajuan RAPBD murni 2016 nantinya, agar pembangunan di Riau tetap berjalan kedepannya. (rgn/fn)