Soal Pembakaran Hutan, Pemerintah Harus Antisipatif

JAKARTA (RRN) - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus menilai pemerintah belum menunjukkan sikap yang benar dalam menghadapi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia. Padahal, hal semacam ini sudah bisa diprediksi terjadi di setiap musim kemarau.

"Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah saat ini bersifat reaktif, mestinya antisipatif," kata Ichsan dalam dialog di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2015).

Jika pemerintah mengedepankan sikap antisipatif, biaya yang harus dikeluarkan pun bisa ditekan. Biaya pencegahan pasti lebih sedikit ketimbang penanggulangan.

"Bicara pencegahan, Kementerian LHK sudah tahu kalau kita lihat hotspot sama saja tiap tahunnya, siapa pemilik-pemilik izin konsesi," imbuh Ichsan.

Dalam langkah antisipatif, pemerintah perlu memberi peringatan dini kepada perusahaan-perusahaan yang memegang izin konsesi. Masing-masing perusahaan harus mempersiapkan segala seuatu yang mungkin saja terjadi di depan.

"Saya ingin Kementerian LHK melakukan audit pada korporasi apakah mereka punya water management. Artinya, apakah kemudian mereka sudah siap apa tidak (bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran dengan peralatan yang memadai)," tegas Ichsan. (mtvn/n).