Erick Thohir Dinilai Alihkan Isu Bisnis PCR

Administrator - Senin,29 November 2021 - 19:49:13 wib
Erick Thohir Dinilai Alihkan Isu Bisnis PCR
Ilustrasi. Foto: Kum

RADARRIAUNET.COM: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak asal bicara soal adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan perusahaan milik Negara (BUMN).

Dengan kewenangan yang dimiliki Erick kata Mulyanto, dia harusnya dapat langsung mengambil tindakan. Bahkan bila perlu membawa perkara ini ke jalur hukum agar masalahnya dapat selesai.

"Tidak pantas seorang menteri menjadikan dugaan jual-beli jabatan ini sebagai bahan gosip. Sebagai penanggungjawab Kementerian BUMN, ia harusnya bisa menindak pelaku jual-beli jabatan. Bukan sekedar menjadikan isu yang menghebohkan," kata Mulyanto.

Jual-Beli Jabatan di BUMN

Bocorkan praktik jual-beli jabatan yang sempat terjadi di tubuh BUMN, Erick Thohir disebut terancam berurusan dengan hukum.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, hal ini dikarenakan Erick Thohir berbicara tanpa menunjukkan bukti yang konkret.

Selain itu, alih-alih melaporkannya ke penegak hukum, Erick Thohir justru menjadikan isu tersebut sebagai 'komoditas' podcast di platform YouTube.

"Kalau Erick mengetahui fakta dan data ini, kok dia nggak ke penegak hukum, malah menjadikannya komoditas untuk podcast?" kata Refly Harun.

Hemat Refly Harun, semestinya Erick Thohir tahu ke mana harus melapor karena transaksi yang diceritakannya itu diduga telah terjadi dan bukan hanya sekadar percobaan.

"Kan lebih baik dia kemudian melaporkannya karena ini adalah tindak pidana. Jangankan penyuapan, percobaan penyuapan pun merupakan tindak pidana. Apalagi kalau sudah berlangsung dan berlaku," ujarnya.

Oleh karena itu, Refly mewanti-wanti agar Erick Thohir segera membeberkan bukti pendukung karena sesuatu yang tidak dilandasi dengan data dapat dipolisikan atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan disangkakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mulyanto menengarai kasus tidak sedap ini juga dapat terjadi di klaster BUMN energi, yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI.

Tanda-tandanya dapat dilihat dari gonta-gonti direksi dalam waktu yang relatif singkat.

Dia menduga hal tersebut membuat Presiden Jokowi marah dan memanggil Direktur Utama, Komisaris Utama Pertamina dan Direktur Utama PLN ke Istana sepulang dari pertemuan iklim di Glasgow, agar BUMN ini lebih meningkatkan kinerjanya mempersiapkan transisi energi.

Menurut Mulyanto, walaupun publik sudah mengendus gelagat soal jual-beli jabatan di BUMN ini, namun harus diakui apa yang dibeberkan Menteri BUMN ini cukup mengejutkan.

Apalagi Erick secara lugas menyebut angka rupiah yang fantastis untuk jual-beli jabatan tertentu di BUMN. Erick menyebut untuk satu kursi jabatan direksi dibanderol Rp25 milyar.

Namun Mulyanto menyayangkan kalau pernyataan Erick tersebut sekedar wacana yang tidak diikuti tindak lanjut. Sebab sebelumnya ia juga pernah mengungkap adanya 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN dan melibatkan kurang lebih 53 orang pejabat.

Erick juga mengungkapkan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan pabrik blast furnace (tanur tiup) milik Karakatau Steel yang mangkrak.

Pasalnya, pembangunan pabrik dengan dana sebesar Rp12 triliun ini dinyatakan gagal dan perusahaan menanggung utang mencapai Rp31 triliun. Terakhir adalah adanya dugaan kasus korupsi di BUMN Garuda.

Semua kasus tersebut tidak terdengar tindak lanjut hukumnya. Padahal kasus jual-beli jabatan di tingkat pimpinan BUMN menjadi awal dari berbagai kasus korupsi yang marak di BUMN.

"Sebab, pejabat yang bayar saat memperoleh kursi, tentunya akan mencari cara untuk balik modal. Cara yang mudah, ya dengan korupsi," tandas Mulyanto.

Mulyanto mendesak Erick menuntaskan masalah ini secara transparan. Jangan sampai ada anggapan isu jual beli jabatan hanya pengalih perhatian dari masalah yang melibatkan Boy Thohir, kakak Erick dengan salah satu anak usaha BUMN. Atau isu dirinya terlibat bisnis PCR.

Sebelumnya dikabarkan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia mengundurkan diri meskipun baru dilantik.

Ia merasa kesulitan menyelesaikan restrukturisasi utang PT Rekind, anak perusahaan Pupuk Indonesia, sebagai dampak kerugian bisnis dengan perusahaan milik Boy Thohir. RR/PRC