Disorot dan Terancam Interpelasi Gubernur Sumbar Sering "Plesiran" ke LN

Administrator - Selasa, 17 Desember 2019 - 11:54:28 wib
Disorot dan Terancam Interpelasi Gubernur Sumbar Sering
Foto Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. HHC pic

RADARRIAUNET.COM: Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, kini disorot tajam sejumlah kalangan. Bahkan, Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar yang paling getol menyerot dan mengancam Gubernur 'Ranah Minang" tersebut akan diinterpelasi dewan.

Sorotan tajam terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tersebut, dinilai berbagai kalangan tepat karena "getolnya" Irwan "jalan-jalan" ke luar negeri sejak priode pertama menjabat hingga kini. Apalagi, sejak sepekan belakangan sejumlah daerah di Sumbar memang sangat perlu diapresiasi Pemprov Sumbar (gubernur) karena dilanda banjir, tanah longsor dan galodo secara beruntun.

Bahkan yang paling mengagetkan adalah, dari data yang disampaikan Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, sepanjang tahun 2019 (sampai 15 Desember 2019) saja Irwan Prayitno tercatat sudah 12 kali melakukan kunjungan ke luar negeri (LN). Artinya, tiap bulan sang gubernur selalu bepergian ke LN.

Dikutip dari detikcom, Senin (16/12), tercatat ada 12 perjalanan luar negeri ke 13 negara yang dilakukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Semua perjalanan itu tercatat untuk memenuhi undangan.

Dalam catatan yang diterima seperti ditulis detikcom, pada Juli dan September 2019, Gubernur Irwan dua kali melakukan kunker ke luar negeri. Pada Juli, Irwan terbang ke Azerbaijan dan Malaysia. Sementara pada September, Gubernur Irwan ke Yordania dan Thailand.

Detail 13 negara yang dikunjungi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selama 2019, yaitu Jepang, Belanda, Inggris dan Skotlandia, Azerbaijan, Malaysia, Rusia, Yordania, Thailand, Myanmar, Amerika Serikat, Singapura, serta Republik Kolombia. Sekali lagi, semua kepergian Irwan memenuhi undangan.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang dikonfirmasi soal data kunjungan kerja luar negeri Gubernur Sumbar mengatakan masih akan mengecek terlebih dulu. Namun dia tak membantah data yang disodorkan.

"Nanti saya coba konfirmasi ke Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri ya," ujar Akmal saat ditanya benarkah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kunjungan ke luar negeri sebanyak 12 kali selama 2019. Akmal ditanya pada Senin (16/12) pagi tadi.

Secara terpisah Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal menegaskan kunjungan luar negeri Gubernur Irwan sesuai dengan aturan dan telah ada izin resmi. Untuk Kolombia, Irwan memenuhi undangan dari pihak pengundang."Beliau ke LN bukan atas keinginan sendiri, tetapi karena ada undangan resminya," ujar Jasman saat dimintai konfirmasi, kemarin.

Soal interpelasi yang diinisiasi Gerindra, dia mengatakan Pemprov Sumbar siap menjawab. Dia menegaskan manuver Gerindra itu tak perlu dikhawatirkan. "Interpelasi kan hak Dewan dan ada regulasinya. Saya rasa ndak jadi masalah dan kami siap juga menjawabnya," tutur Jasman.

Dana kunjungan dipertanyakan

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menginisasi Interpelasi kepada Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno terkait dana APBD yang digunakan untuk kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut Andre Rosiade, wajar jika masyarakat mempertanyakan dana puluhan milyar yang digunakan sang Gubernur untuk kunjungan kerja. Andre Rosiade menyebut jika sang gubernur hampir setiap bulan bertolak ke luar negeri. Hal tersebut ditegaskan melalui cuitan di Twitter @andre_rosiade.

"Kami menanyakan Puluhan Milyar APBD Sumbar yg dipakai utk kunjungan ke Luar Negeri oleh Gub Sumbar yg hampir tiap bulan sang Gubenur pergi ke luar negeri dan tidak ada hasil," tulis Andre.

Lebih lanjut Andre menuliskan jika warga hanya ingin tahu anggaran negara yang digunakan oleh sang gubernur. "Sang Gubernur hampir tiap bulan ke luar negeri pakai Anggaran Negara tanpa hasil yang jelas. Wajar rakyat ingin tahu," pungkas cuitan @andre_rosiade.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pemprov Sumatera Barat mengungkapkan jika siap diajak untuk tanya jawab bersamaan dengan Interpelasi yang diajukan. Hal tersebut dijelaskan Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal yang telah dihubungi oleh Tribunnews.com.

Menurutnya kalau dari DPRD ingin Interpelasi, pihaknya tidak bermasalah. "Masyarakat mana yang resah? Jadi kita ini, kalau dari DPRD ingin menggunakan hak interpelasinya kita sangat welcome, tidak masalah," ujar Jasman dilansir Tribunnews.com, Senin (16/12).

Jasman tegas jika mereka siap membuka tanya jawab terkait hal tersebut. "Kita siap saja untuk tanya jawab, itukan bentuk kemitraan eksekutif dengan legislatif,""Jadi kalau mereka ingin Interpelasi, kan bertanya itu ya kita jawab saja sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Jasman menuturkan pihaknya tidak merasa khawatir adanya Interpelasi karena kunjungan kerjanya sesuai aturan. "Terkecuali kita tidak sesuai aturan, ini kan kita semua resmi pakai surat izin dari Kemendagri, lengkap pakai UU juga ada," ungkapnya.

Terkait kunjungan kerja ke luar negeri sang gubernur, sekali lagi Jasman mengatakan tidak ada yang dilanggar. Pihaknya juga mengatakan biasa saja jika terjadi Interpelasi, jika ada pertanyaan akan mereka jawab.

"Apa yang kita khawatirkan, itukan bentuk pertanyaan dari sahabat kepada sahabatnya yang lain,"

"Dari DPRD dan eksekutif kan partner, jadi biasa saja kalau ada pertanyaan ya kita jawab, tidak masalah," tutur Jasman.

Terkait hasil dari kunjungan kerja, Jasman menyampaikan jika ada banyak sekali manfaatnya untuk warga Sumbar.

"Kalau di sini terbatas saya jelaskan, sebetulnya manfaatnya kunjungan kerja bagi masyarakat Sumbar itu banyak sekali,"

"Seperti pariwisata kita meningkat, investasi meningkat, itu sangat signifikan, termasuk kunjungan wisatanya," ujar Jasman.

Baginya kunjungan kerja tersebut adalah bagian dari proses "menjual" daerah Sumbar kepada para investor.

Irwan Prayitno menjawab Gerindra

Secara terpisah Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno akhirnya buka suara. Dia menanggapi santai upaya Gerindra Sumbar mengajukan hak interpelasi."Nggak masalah, itu hak DPRD terhadap pemerintah daerah. Kalau memang itu ada, kita terima, kita layani apa yang mau ditanya, kita jawab semuanya, nggak masalah," kata Irwan Prayitno dilansir dari laman detikcom, Senin (16/12).

Irwan menegaskan semua kunjungan luar negerinya sesuai dengan aturan. Selain mengantongi izin, Irwan sepulang dari luar negeri pun menyusun laporan dan membawa manfaat untuk daerahnya."Kemudian anggarannya pun sudah ketok palu di DPRD. Ada judul semua. Nggak masalah, kita jawab pas interpelasi," ujarnya.

Irwan tak mau berpikir politis soal manuver Gerindra, jika dikaitkan dengan Pilgub Sumbar 2020 yang sudah di depan mata. Dia menegaskan yang dilakukannya demi kepentingan rakyat.

"Kan kita ke luar negeri untuk kepentingan semuanya, rakyat," ujar Irwan.

"Kepala daerah di mana pun dia, apalagi di Sumbar, kalau dia tidak mencari investasi, janji kampanyenya untuk menyejahterakan rakyat nggak bakalan terpenuhi, APBD kita itu rata-rata kota dan kabupaten PAD-nya (pendapatan asli daerah) cuma 6 persen, itu kecil, kita nggak punya sumber daya," imbuhnya.

Sebelumnya, Gerindra Sumbar menginisiasi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait kunjungan-kunjungan kerjanya ke luar negeri. Sepanjang 2019, Irwan diketahui 12 kali kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ini murni ada seorang Gubernur Sumbar yang hampir tiap bulan berangkat ke luar negeri, padahal APBD Sumbar begitu kecil, lalu kita bertanya urgensi bagi warga Sumbar apa? Kok hobi banget ya. Pak Presiden Jokowi saja nggak sampe 12 kali setahun," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).

Andre mengaku mendapatkan data kunjungan kerja Gubernur Irwan ke luar negeri. Data valid yang dia ketahui adalah soal kunjungan luar negeri Gubernur Sumbar selama 2019.

"Menurut data yang kami dapatkan hampir setiap bulan pergi ke luar negeri, hampir setiap bulan. Bahkan ada yang satu bulan itu dua kali. Data yang sudah saya dapatkan secara valid, 2019 ini saja sudah 12 kali kunjungan ke luar negeri," kata Andre.

"(Pada) 2018 katanya lebih banyak, tapi saya belum pegang data validnya, indikasinya 16, katanya 2018, tapi data validnya saya lagi tunggu secara resmi. Yang pasti yang valid 2019 itu 12 kali," sambungnya.

 

RR/dtc/trb/zet