Pelantikan Jokowi: Dulu Diarak Rakyat, Kini Dijaga Aparat

RADARRIAUNET.COM: Pagar kawat berduri membentang, menutup sejumlah ruas jalan yang menuju dan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, sejak Minggu (20/10) pagi, menjelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Pagar-pagar kawat melingkar itu terpasang antara lain di Jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara. Di Jalan Veteran III, Jalan Majapahit arah Harmoni, Jalan Budi Kemuliaan arah Patung Kuda, hingga Jalan Abdul Muis menuju Jalan Majapahit, pagar kawat juga terbentang. Di sekitar ruas jalan yang telah ditutup itu, sejumlah aparat TNI/Polri berjaga. Hanya yang berkepentingan, pegawai di lingkungan Istana, serta wartawan peliput kegiatan Jokowi yang bisa masuk ke kawasan Istana. Namun, beberapa anggota TNI juga sempat melarang wartawan melewati pagar kawat berduri yang dipasang di ruas Jalan Abdul Muis. Meski jurnalis tersebut sudah menunjukkan kartu pers, seorang anggota TNI tetap tak percaya.

Di saat bersamaan, seorang ibu yang bekerja di lingkungan Istana diperbolehkan melewati pagar kawat tersebut. Sembari masuk, ibu itu sempat berkata, "Apa perlu saya telepon Danplek (Komandan Komplek Istana)?" Setelah berbicara alot, wartawan akhirnya diizinkan melewati pagar kawat itu. Kondisi yang sama juga terjadi di Gedung MPR/DPR, Senayan. Sejumlah ruas jalan yang melewati Kompleks Parlemen ditutup, seperti Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jalan Gelora, hingga Jalan Palmerah Timur.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan dalam pengamanan pelantikan, kekuatan di darat dilengkapi sejumlah kendaraan baja, sementara di udara disiapkan pesawat Boeing hingga pesawat tanpa awak. Sedikitnya, enam kendaraan Panser Anoa milik TNI dan tiga helikopter disiagakan di Gedung MPR/DPR. Secara keseluruhan, aparat gabung TNI-Polri yang disiagakan mencapai 30 ribu personel. Dengan pengamanan super ketat seperti itu, tak banyak masyarakat yang memadati ruas jalan antara Istana dan MPR/DPR. Masyarakat yang hadir juga kebanyakan relawan pendukung Jokowi.

Para relawan itu memusatkan acara di Pintu Monas seberang Istana atau Taman Pandang dan Pintu Monas depan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat.
Kondisi kemarin berbeda dengan pelantikan Jokowi bersama Jusuf Kalla pada 2014 lalu. Kala itu, masyarakat memenuhi ruas Jalan Sudirman-Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Jokowi dan JK diarak menggunakan kereta kencana dari kawasan Bundaran HI sampai Istana. Masyarakat yang hadir bahkan sampai masuk halaman Istana.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan kondisi ini memperlihatkan tak ada lagi efek Jokowi seperti 2014.

"Artinya masyarakat hari ini acuh tak acuh. Aparat keamanan menjaga ketat, bahkan ada tank, helikopter, drone, panser, semua itu seolah-olah presiden yang dilantik itu berhadapan-hadapan dengan rakyat," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Ujang menilai pengamanan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf kemarin sangat berlebihan. Prosesi pelantikan terkesan seram bagi masyarakat. Di sisi lain, menurut Ujang, pemerintah terkesan paranoid dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ia menyayangkan langkah pemerintah yang terkesan membuat jarak dengan rakyat. Menurutnya, jika presiden dan wakil presiden pilihan rakyat, maka pemerintah tak perlu takut dengan rakyat.

"Catatan saya, seandainya memang, Pak Jokowi itu dicintai rakyat, sesungguhnya pelantikan tidak seangker kemarin dilakukan," ujarnya. Ia kemudian berkata, "Rakyat tidak bisa mendekat, rakyat tidak bisa menyapa, harusnya itu seperti 2014 yang lalu. Ini harus menjadi evaluasi Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin." Namun, Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas, mengatakan situasi hari ini dengan lima tahun lalu memang berbeda. Abbas menyebut pada lima tahun lalu, Jokowi merupakan pendatang baru di kancah politik nasional.

Jokowi juga bukan elite Jakarta dan berasal dari keluarga darah biru politik di Indonesia. Menurutnya, Jokowi hadir sebagai orang biasa yang mendapat kesempatan karena demokrasi memungkinkan hal tersebut. "Jadi Jokowi itu mewakili harapan, mewakili kebanggaan, dan mewakili optimisme terhadap demokrasi. Jadi itu yang dibawa Pak Jokowi dan itu juga yang dirayakan rakyat Indonesia saat itu di 2014," kata Abbas kepada CNNIndonesia.com.

Abbas mengatakan situasi saat ini sangat berbeda, mengingat Jokowi adalah petahana dengan sejumlah persoalan yang muncul menjelang akhir jabatan periode pertama.
Terlebih, kata Abbas, beberapa saat sebelum pelantikan, situasi nasional dalam keadaan yang cukup menantang, seperti kerusuhan di Papua, penusukan Menko Polhukam Wiranto, hingga penangkapan sejumlah terduga teroris.

Menurutnya, situasi tersebut sangat berisiko seandainya aparat keamanan mengendurkan kesiagaan mengamankan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Di sisi lain, Abbas mengatakan perbedaan perayaan pelantikan kali ini dengan lima tahun lalu juga tak terlepas dari empati atas kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi meminta perayaan pelantikannya tak perlu berlebihan dan dilakukan sederhana.

"Karena secara nasional kita kan tidak dalam situasi yang bahagia, tidak baik-baik saja. Jadi saya kira situasi saat ini, tidak tepat untuk dirayakan dalam bentuk pesta rakyat," ujarnya.
Abbas tak sependapat pengamanan dalam pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin dilakukan berlebihan mengingat sebelumnya ada peristiwa penusukan Wiranto dan penangkapan sejumlah terduga teroris.

Ia menganggap BIN, Polri, dan TNI tentu memiliki perhitungan sendiri soal situasi yang hari ini berkembang. Menurutnya, masyarakat tidak tahu apa yang mereka baca dan antisipasi dengan melakukan pengamanan ekstra ketat tersebut. "Tetapi karena alasan keamanan itu kita tidak punya penilaian lain, selain apa yang terjadi di luar seperti peristiwa teroris itu," katanya.

RR/CNNI