Gubernur Syamsuar Curhat Soal Tunda Salur DBH Riau di Musrenbang RPJMD

PEKANBARU : Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang selalu mengalami tunda salur setiap tahunnya.

Curhat soal DBH tersebut disampaikan Syamsuar di hadapan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (1/7/2019).

Menurut Syamsuar anggaran Provinsi Riau yang ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) tak pernah diterima penuh setiap tahunnya. Bahkan utang DBH pusat tahun 2017 baru akan dilunasi tahun 2019 ini.

"Utang (DBH) tahun 2017 Insya Allah baru akan dibayar tahun ini, mudah-mudahan selesai. Tahun 2018, masih ada juga utang pusat ke daerah. Ini terbalik, pusat yang berhutang ke daerah," ujarnya seperti sitat cakaplah.com, Selasa (2/7/2019).

Dia menyatakan, kalau saja penyaluran anggaran bisa lancar sesuai dengan alokasi DBH Riau, maka uang itu manfaatnya besar untuk pembangunan daerah.

"Tapi problemnya, kalau seperti ini terus (tunda salur) kami sudah melakukan perencanaan pembangunan bagus di RKPD, tapi saat kita butuhkan anggaran uangnya tidak ada di triwulan terakhir tahun anggaran," keluhnya.

"Jadi jangan bermimpi kita untuk dapat penyaluran DBH triwulan terakhir (IV) bisa sesuai dengan RKPD. Kalau kondisi seperti ini kami di daerah berutang terus. Karena tidak sesuainya antara perencaan dengan progres anggaran yang telah ditetapkan Kemenkeu," tambahnya.

Karena itu, Syamsuar berharap kondisi ini perlu disampaikan kepada Presiden oleh dengan dukungan Mendagri dan Bappenas, agar ke depan nanti DBH sesuai apa yang seharusnya diterima, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan bisa dijalankan.

"Kami mohon bantuan dari Kemendagri dan Bappenas. Kondisi inilah yang dirasakan para bupati/walikota dan gubernur Riau. Kalau tak pandai-pandai mengelola keuangan daerah berutang kita setiap tahun. Saat saya Bupati Siak pernah berutang hingga Rp100 miliar, Bengkalis juga banyak utang, begitu juga Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir pernah berutang," tukasnya.

RRN/CKP