Kendaraan Listrik Dikebut Demi Kedaulatan Energi

Jakarta: Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan (roadmap) mobil listrik di Tanah Air. Keinginan pemerintah yang ingin mempercepat penggunaan mobil listrik bukan asal latah mengikuti berbagai negara di Eropa yang sudah terlebih dahulu menerapkan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan narasi besar dari percepatan tersebut ialah kedaulatan energi. Pemerintah ingin agar Indonesia tidak lagi terus menerus terbebani oleh impor bahan bakar minyak (BBM) yang membuat defisit neraca dagang.

Pemerintah memandang listrik merupakan energi yang bisa menyubtitusi ketergantungan pada energi fosil. Apalagi untuk menghasilkan energi listrik tidaklah perlu impor.

"BBM kita impor kan berarti ketahanan energi tergantung rantai suplai luar negeri. Listrik kita impor enggak? Enggak kan," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019. Dirinya menjelaskan listrik merupakan jenis energi yang bisa diproduksi sendiri dan tidak tergantung rantai pasok impor. Selain itu jika terjadi goncangan dari luar maka tidak terlalu terpengaruh pada harga seperti yang terjadi pada fluktuasi minyak mentah. Sehingga meskipun terjadi gejolak, Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan energinya tanpa terganggu.

Oleh karenanya, lanjut Arcandra, saat ini yang harus dilakukan yakni membangun infrastruktur kelistrikan yang mumpuni sebelum akhirnya keinginan untuk menggunakan kendaraan listrik ditetapkan.

"Semakin banyak konversi ke listrik, semakin banyak mobil listrik, listrik kita punya excess power nah itu kalau dimanfaatkan untuk menjual listrik. Dampaknya nanti BBM impor turun, defisitnya turun. Jadi inti semua yang berhubungan listrik arahnya kedaulatan energi," jelas dia.

AHL/medcom.id