Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga Januari 2018 mencapai Rp3.958,7 triliun. Nilai itu bertambah Rp20 triliun dibanding posisi akhir tahun lalu Rp3.938,7 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan pada Selasa (20/2), utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.206,38 triliun atau 81 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.330,65 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp746,64 triliun atau 18,9 persen dari total utang tersebut.
"Posisi utang akhir Januari 2018 sekitar 29 persen terhadap PDB tetap dijaga pada level yang aman, dengan menjaga risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (20/2).
Sri Mulyani kepada awak media menjelaskan, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp21,4 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp15,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp5,9 triliun.
"Sampai Januari 2018, kami realisasikan pembiayaan utang Rp21,4 triliun. Bandingkan dengan Januari 2017, pembiayaan utang mencapai Rp81,2 triliun. Ini menggambarkan hal yang positif," ungkap dia.
Sri Mulyani juga menyebut, kabar positif juga berasal dari tingkat bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan. Hingga 31 Januari 2018, realisasi tingkat bunga SPN tercatat sebesar 3,95 persen, jauh dibawah asumsi APBN 2018 sebesar 5,2 persen.
Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp399,2 triliun. Pembiayaan tersebut terutama akan disokong oleh penerbitan SBN (neto) sebesar Rp414,5 triliun. Pasalnya, pembiayaan dari pinjaman secara neto ditargetkan justru berkurang atau minus Rp15,3 triliun.
lav/Cnni/RRN