Wakil Rakyat di Riau Diharap Suarakan Kesulitan Keuangan Daerah ke Pemerintah Pusat

RADARRIAUNET.COM - Gonjang-Ganjing dan keluhan pemerintah daerah khususnya Siak dalam upaya pembangunan khususnya menunggu keuangan atau transfer dana dari pusat ke daerah Kabupaten/Kota.

 

Menurut pendapat beberapa tokoh pemuda di Siak Zulfahmi SPdi dan Ramli SC kepada awak media di Siak Senin (3/10/2016), banyak mendengar keluhan dari masyarakat yang ada kaitan menunggu pembayaran dan segala hal yang menyangkut APBD.

 

Begitu pula mendengar pemerintah daerah juga kesulitan menunggu dananya masuk dari pemerintah pusat alias transfer anggaran yang lamban masuknya dari pusat ke daerah.

 

"Kita sebagai masyarakat berharap agar kiranya tokoh kita yang ada di Riau baik yang mewakili duduk di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota juga perwakilan rakyat yang duduk di DPR RI maupun di DPD RI dapat menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat, kenapa anggaran daerah yang masuk dari pemerintah tersendat, karena satu sisi anggaran daerah termasuk masaalah hajad hidup orang banyak, pembangunan infrastruktur, pertanian dan pembayaran anggaran PNS maupun honorer termasuk para mereka BHL, seperti pertamanan dan petugas kebersihan, hal ini tersendatnya penerimaan transfer anggaran dari pusat mengakibatkan perekonomian juga di daerah akan tersendat lantaran anggaran tersebut adalah untuk merealisasi kebutuhan masyarakat," tutur keduanya

 

Melihat dan mendengar keluhan dari masyarakat yang ketergantungan usaha mereka tergantung APBD dan gaji ASN daerah maupun Honorer dan BHL berbulan bulan belum terealisasi, alangkah sedih juga, sementara saat ini sudahlah daerah penghasil DBH contohnya Siak salah satunya, penurunan penerimaan DBH yang signifikan.

 

"Ini akan berpengaruh pada pembangunan, apalagi kabupaten Siak sebagai daerah yang belum lama mekar menjadi sebuah kabupaten, sangat memerlukan anggaran yang besar dalam membangun, mulai infrastruktur, perkebunan dan pertanian dan peningkatan SDM maupun peningkatan perekonomian masyarakat, " tutur Fahmi dan Ramli.

 

"Jadi kita sebagai masyarakat agar perwakilan kita yang duduk di DPRD maupun DPR RI dan DPD RI dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat," ujarnya berpendapat. 

 

 

rgc/radarriaunet.com