RADARRIAUNET.COM - Kalangan DPRD Rokan Hilir (Rohil) menilai dari lamanyanya perkembangan Rohil yang menginjak usia ke 17 tahun ini pada 4 Oktober jika dilihat semua lini pasti berkembang.
Namun perkembangan ini dinilai belum maksimal karena masih lamban dan kurang merata jika dibanding kabupaten kota lain di Riau yang seusianya.
"Kita tetap makin maju. Tapi masih banyak banyak yang harus diperbaiki lagi. Ini semua tergantung pemimpin bagaimana kedepannya," ujar wakil Ketua DPRD Rohil Drs H Syarifuddin MM, Senin (3/10/2016) di Bagansiapiapi.
Akan tetapi lanjutnya, majunya ini perlu juga dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap seluruh wilayah di Rohil. Terutama sekali dia melihat pembangunan yang diutamakan oleh Pemda Rohil kurang berjalan seiring perkembangan pembangunan SDMnya. Sehingga terkesan pembangunan kurang berfungsi.
Karena banyak dari beberapa segi pembangunan yang bersifat itu tidak digunakan dan dipelihara dengan baik, sehingga menimbulkan kesan pembangunan itu kurang baik.
Diusianya yang ke -17 DPRD berharap kepada Pemda mengucapkan apresiasi kepada seluruh yang berbakti dan berjuang memekarkn negri seribu kubah itu dari Kabupaten induk Bengkalis. Disarankannya kepada Pemda untuk dapat memberikan penghargaan kepada yang berjuang itu.
"Kita lihat selama ini orangnya tidak berganti, kita lihat sejarah berdirinya Rohil ada beberapa nama yang tak pernah diangkat dan diberi perhatian, padahal dia memang betul-betul berjuang untuk Rohil," ungkapnya.
Dimintanya kepada panitia HUT Rohil agar menerima masukan-masukan itu. Terutama dengan mengajak Lembaga Adat Melayu (LAM) yang sudah dibentuk untuk bersinergi sehingga hal-hal seperti itu tidak menimbulkan pemicu penilaian khusus dikalangan masyarakat di daerah masing-masing.
"Jadi kesan di masyarakat adanya kelompok kelompok tertentu saja yang diberikan penghargaan. Tapi betul-betul kepada orang yang betul-betul ikut memperjuangkan kabupaten ini," tegasnya.
Terkait pembangunan selama 17 Tahun ini lanjut Politisi PKB ini, menurutnya sudah cukup lumayan maju. Namun, jika pertanyaan itu dikembalikan kepada element masyarakat yang ada, tentu jawabannya kurang.
Untuk itu ditegaskannya, kedepan agar tidak ada lagi pembangunan yang bersifat instruksi atau titipan dan harus melalui jalur Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). "Sehingga apapun yang diusulkan, walapun itu kurang bermanfaat, itu merupakan usulan dari masing-masing desa," tegasnya.
Rusdy/radarriaunet.com