Rapat Koordinasi Gubernur Riau Dan Bupati Serta Wali kota Se Provinsi Riau Digelar

Administrator - Jumat, 30 September 2016 - 13:35:31 wib

Rapat Koordinasi Gubernur Riau Dan Bupati Serta Wali kota Se Provinsi Riau Digelar Di Gedung Daerah Pekanbaru.

RADARRIAUNET.COM - Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Balai serindit gedung daerah provinsi Riau tersebut, tampak dihadiri oleh staf ahli kementerian dalam negeri bidang Pemerintahan, Kabag Umum Dirjen Pendidikan Nasional, Kajati Riau, pimpinan DPRD provinsi Riau Manahara Manurung, serta seluruh bupati dan wali kota se-provinsi Riau.

Rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala dinas di jajaran pemprov Riau tersebut dilakukan dalam rangka serah terima personel, sarana prasarana, dan dokumen (P2D), sebagai implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam penyampaian laporannya, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyatakan implementasi terkait undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam merealisasikan sistem pemerintahan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk melakukan serah terima personel, dan dokumen, sarana dan prasarana, serah terima berita acara serah terima personel, sarana dan prasarana oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten se-provinsi Riau.

Hal serupa juga tercermin dari pidato gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang dalam penyampaiannya mengatakan sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pihaknya akan tunduk terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Banyak fungsi-fungsi dan tugas di daerah dan pusat yang harus ditata ulang kembali demi melahirkan pelayanan yang baik, dan sistem pemerintahan yang berorientasi pada ajas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan," katanya.

Dalam pidatonya gubri menyampaikan bahwa hal itu merupakan akibat dari undang -undang no 23 tahun 2014, yang mana setelah undang undang di undangkan paling lambat 2 tahun, maka harus di implementasikan, sebagaimana pada kesempatan itu.

Dalam rapat koordinasi yang berjalan kurang lebih 5 jam tersebut, situasi menjadi dinamis, tatkala ruang tanya jawab dibuka oleh gubernur Riau. "Berhubung dengan hadirnya bapak staf ahli dari kementerian di sini dan sangat jarang kita bisa ketemu dengan beliau, maka dipotong kepada Bapak/ibu bupati dan wali kota yang ingin bertanya, kami persilakan," kata Gubernur.

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung cukup lama itu, Bupati meranti Irwan Nasir menjadi penanya pertama dan banyak mengeluhkan tentang daerahnya yang serba krisis, baik energi listrik, infrastruktur, dan harga bahan sembako, serta menurutnya segala bentuk kebijakan yang ada sejak dulu maupun yang sekarang tidak ada yang berpihak pada kehidupan masyarakat miskin dipedesaan.

"Coba lihat, fasilitas listrik dan infrastruktur lainya hanya ada di kota-kota. Di desa, di daerah Meranti makin hari, makin termarjinalkan," katanya.

Dalam pemaparan Irwan, saat menyampaikan berbagai keluhan, ia mengatakan kebijakan yang ada saat ini hanyalah berpihak pada pusat dan Provinsi.

"Semua kebijakan saat ini berpihak kepada pusat dan provinsi saja. Jadi kekayaan alam daerah dibagi pusat dan provinsi, sehingga daerah hanya tertinggal sisa saja. Sisa itu kan tidak perlu lagi karena sisa itu adalah sampah," katanya.

Selain Irwan Nasir, walikota Pekanbaru Firdaus dan sejawatnya Walikota Dumai Zulkifli serta bupati Rohil Sumarno dan Bupati Siak Syamsuar juga tidak ketinggalan mempertanyakan terkait aktualita perundang-undangan yang baru saat ini.

Menyikapi berbagai pertanyaan dari pihak kepala daerah kabupaten dan kota, khusunya bupati Meranti, pihak kementerian dalam negeri menyatakan agar tidak perlu mengeluh terkait dengan dinamika perundang-undangan saat ini.

Menurutnya kajian-kajian menyangkut berbagai perubahan dalam sistem perundang-undangan tersebut telah dilakukan. "Diharapkan supaya bupati meranti tidak banyak mengeluhkan hal itu, supaya tidak kehilangan pahalanya," katanya.

Feri Sibarani/radarriaunet.com

Berita Terkait